Said Aqil: Bersihkan Pemilu dari Kampanye Hitam

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), KH Said Aqil Sirodj meminta pemerintah membersihkan pemilu 2014 dari kampanye hitam baik yang dilakukan lembaga swadaya masyarakat maupun perorangan.
"Pemerintah harus menindak tegas individu maupun LSM yang melakukan kampanye hitam untuk menggagalkan pemilu," kata Kiai Said Akil di kantor LPOI, Menteng, Jakarta, Kamis (7/11).
Menurut Kiai Said, kampanye hitam yang dia maksud adalah adanya upaya pihak-pihak menyebarluaskan paham bahwa pemilu itu haram, bahkan menyebut DPR itu sebagai thogut.
"Karena ada sebagian warga negara Indonesia mengaggap pemilu haram seperti makan babi. Lalu produk pemilu thogut. Itu harus ditindak jika ada pendapat seperti itu," ujar Kiai Said.
Ditambahkannya, pendapat seperti itu sangat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apalagi Indonesia sedang menuju negara yang bermartabat dalam berdemokrasi.
"Wibawa pemerintah bisa habis kalau paham seperti itu dibiarkan. Ketika Indonesia Raya dilantunkan ada di antara mereka yang tidak berdiri. Ini kan masih dibiarkan. Apel bendera tidak mau. Mereka anggap musyrik," tegas Ketua PB Nahdatul Ulama itu.
Karena itu pula, LPOI meminta pemerintah memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat agar punya wawasan tentang pentingnya Pemilu dan memotivasi untuk menggunakan hak pilihnya.(fat/jpnn)
JAKARTA - Ketua Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), KH Said Aqil Sirodj meminta pemerintah membersihkan pemilu 2014 dari kampanye hitam baik
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Gandeng Komdigi, Mentrans Iftitah Ingin Transformasi Transmigrasi Optimal
- Keluarga Gamma Rizkynata: Hukuman Aipda Robig Harus Maksimal, Jangan Dikurangi!
- RUU Penyelenggaraan Haji dan Umrah Perlu Partisipasi Publik demi Tata Kelola yang Adil
- Ahmad Luthfi: Jawa Tengah Siap Sambut Kedatangan Pemudik Lebaran 2025
- Warga Kampung Bayam yang Menempati Rusun Harus Bayar Rp 1,7 Juta per Bulan
- Tim BTB Gelar Aksi Resik Masjid Pascabanjir di Jatinegara