Said Aqil Yakini Kasus Sampang Kriminal Murni
Senin, 27 Agustus 2012 – 18:48 WIB

Said Aqil Yakini Kasus Sampang Kriminal Murni
JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengutuk terulangnya aksi kekerasan terhadap warga Islam Syiah di Sampang, Madura, Jawa Timur. Peristiwa tersebut dinilai sebagai kriminal murni, sehingga aparat penegak hukum didesak dapat menjalankan tugas penegakan dengan baik.
"Saya melihat (kejadian) itu sebagai kriminal murni, karena dakwah tidak dibenarkan kalau sampai harus saling melukai, apalagi saling bunuh. Oleh karenanya aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, harus bisa bertindak sesuai dengan hukum yang ada," kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj dalam siaran pers yang diterima JPNN, di Jakarta, Senin (27/8) petang.
Baca Juga:
Terkait tudingan sejumlah pihak bahwa Syiah sebagai aliran sesat, Kiai Said -panggilan Said Aqil- menegaskan bahwa hal itu bukan berarti tindak kekerasan terhadap kaum Syiah bisa dibenarkan. NU, katanya, berharap jalur dakwah untuk tujuan pencerahan tetap dikedepankan.
"Kenyataannya di dunia ini Syiah dianggap sesat, keluar dari Islam dan lain sebagainya, tetap tidak dibenarkan kalau penyelesaiannya melalui jalan kekerasan. Laa ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), tidak ada kekerasan dalam agama," sambungnya.
JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengutuk terulangnya aksi kekerasan terhadap warga Islam Syiah di Sampang, Madura, Jawa Timur.
BERITA TERKAIT
- Sambut Ramadan, Ketum Kadin DKI Diana Dewi Ziarah ke Makam Orang Tua
- Sumpah Advokat Razman Arif Dibekukan, Chandra Sampaikan Pembelaan
- Pengumuman Seleksi Administrasi PPPK Tahap 2 Muncul Jabatan Tampungan, BKN Angkat Suara
- Wamentrans Viva Yoga Mengajak Alumni Cipayung Plus Berkolaborasi Membangun Bangsa
- Dana Haji Tumbuh Positif, Pengeloaan BPKH Capai Rp 171 Triliun
- Pemprov DKI Berhemat Rp 1,5 Triliun Setelah Pangkas Biaya Perjalanan Dinas hingga FGD