Said: Kami Butuh Negarawan Pembela Honorer K2
jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Wilayah Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Maluku Utara Said Amir menyesalkan sikap Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) yang mendukung langkah Presiden Jokowi menjadikan mereka pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Padahal PB PGRI paham betul, keinginan guru honorer K2 adalah menjadi PNS.
“Ibu ketum PB PGRI kan tahu kebijakan PPPK belum tentu mengakomodir semua tenaga honorer K2. Apakah ada jaminan PermenPAN-RB yang akan disusun nanti bisa berpihak kepada guru honorer?," kata Said kepada JPNN, Rabu (12/12).
Tidak adanya solusi yang berpihak pada honorer K2 ini, membuat mereka berpikir untuk menentukan pilihan siapa calon pemimpin 2019. Pilihan akan jatuh pada sosok negarawan yang mau membela hak-hak honorer K2.
“Sebagai rakyat, kami punya hak memilih siapa saja dalam pilpres April 2019. Jadi jangan dibatasi,” ucapnya.
Kalau akhirnya, honorer K2 mengambil sikap politik menurut Said itu sah-sah saja. Apalagi kebijakan Presiden Jokowi juga erat kaitannya dengan politik.
Honorer K2 akan berpihak kepada siapa saja yang mau memperjuangkan hak-hak mereka. Said yakin hanya kebijakan politik yang bisa mengantarkan honorer K2 menjadi PNS. Seperti pula kebijakan politik untuk bidan desa PTT dan guru bantu DKI Jakarta.
"Kami sarankan PB PGRI cek di lapangan siapa saja pengurusnya main politik. Kemudian bantu perjuangkan honorer K2 menjadi PNS. Bukan mendorong ke PPPK," tandasnya.(esy/jpnn)
Korwil FHK2I Maluku Utara Said Amir menyesalkan sikap PB PGRI yang mendukung langkah Presiden Jokowi menjadikan mereka PPPK.
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad
- Pendaftaran PPPK 2024 Tahap II Pemkot Mataram Dibuka, Ini Pesan Pak Taufik Priyono
- Honorer K2 Mengabdi 32 Tahun Gagal Ikut Tes PPPK 2024, Presiden Tolonglah
- Belasan Ribu Honorer Gagal PPPK 2024 Tahap 1, Tak Bisa Daftar Lagi, Terus Piye?
- Tak Lulus Seleksi Administrasi, 218 Pelamar PPPK Pemkot Batam Mengajukan Sanggahan
- 2 Masalah Tak Terduga PPPK 2024, Salah Satunya soal Penyisipan
- Info BKN soal Masa Sanggah PPPK 2024, Honorer Database BKN Simak ya