Said PDIP Dukung Pemberlakuan PPN 12 Persen Demi Bantu Program Kerakyatan
jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah memberi sinyal bahwa parpolnya mendukung kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari sebelas menjadi 12 persen.
Sebab, kata Ketua Banggar DPR RI itu, kenaikan PPN menjadi amanat dari Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang berlaku pada 2021.
"Kenaikan PPN sesungguhnya bukan peristiwa yang datang seketika," kata Said melalui keterangan persnya, Selasa (24/12).
Dia mengatakan DPR bersama pemerintah memang telah membahas APBN 2025 dengan asumsi target pendapat negara setelah pemberlakuan PPN 12 persen.
Nantinya, pendapatan negara dari asumsi PPN 12 persen untuk mendukung program strategis yang berpihak ke rakyat era Presiden RI Prabowo Subianto.
Semisal, kata dia, mendanai makan bergizi gratis yang membutuhkan dana sekitar Rp 71 triliun, pemeriksaan kesehatan gratis sebesar Rp 3,2 triliun, dan pembangunan rumah sakit lengkap di daerah Rp 1,8 triliun.
Kemudian, untuk mendanai program pemeriksaan penyakit menular (TBC) Rp 8 triliun, renovasi sekolah Rp 20 triliun, sekolah unggulan terintegrasi Rp 2 triliun, serta lumbung pangan nasional, daerah dan desa Rp 15 triliun.
Menurut Said, program dari Prabowo itu sejalan dengan agenda PDI Perjuangan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan mendorong kesehatan inklusif.
Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah memberi sinyal bahwa parpolnya mendukung kenaikan PPN menjadi 12 persen. Kenapa?
- PDIP Anggap Kasus yang Menjerat Hasto Sebagai Teror Politik
- Hasto Masih Melaksanakan Tugas Kesekjenan Sebelum KPK Mengumumkan Status Tersangka
- Penetapan Tersangka Hasto Politisasi Jelang Kongres PDIP? KPK Bilang Begini
- Soal PPN 12 Persen, Saleh PAN: Jangan Saling Menyalahkan
- Hasto Jadi Tersangka, Guntur Romli: PDIP Makin Ditekan, Makin Melawan
- KPK Tetapkan Sekjen PDIP Hasto Sebagai Tersangka