Said PDIP: Pernyataan Bombastis Dramatis Anies Bikin Ratusan Triliun Melayang

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah sangat menyesalkan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan rencana Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), karena merontokkan harga-harga saham.
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa pernyataan yang begitu bombastis dramatis dari Anies membuat Rp 300 triliun ludes di pasar saham.
"Kejadian kemarin sangat disesalkan. Atas pernyataan yang begitu bombastis dramatis oleh Gubernur DKI Bapak Anies Baswedan sehingga menimbulkan hal yang tidak perlu, dan membakar ludes Rp 300 triliun, saham-saham kita berguguran," kata Said.
Hal itu ditegaskan Said dalam pengantarnya saat memimpin rapat antara Banggar DPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, serta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Jumat (11/9).
Said menegaskan, bahwa hancurnya korporasi juga akan menyebabkan kehancuran pada bisnis retail.
"Kalau korporasi hancur, maka retail akan hancur. Ini tantangan berat baik bagi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan Bank Indonesia," ungkap Said.
Dalam pengantarnya itu, Said juga meminta BI dapat menjaga stabilitas mata uang rupiah terhadap mata uang asing.
Menurut dia, disadari sepenuhnya bahwa mata uang Indonesia mengalami depresiasi secara konstan.
Said Abdullah menyesalkan pernyataan bombastis dramatis Anies Baswedan yang akan melakukan PSBB di DKI Jakarta.
- Hasto Ditahan KPK, Said Tegaskan tidak Ada Pergantian Sekjen PDIP
- Tahun ke-12, Nara Kreatif Meluluskan 778 Siswa, Anies Baswedan Beri Pesan Khusus
- Pertumbuhan Tinggi dan Berkualitas, Mungkinkah?
- Elpiji 3 Kg Langka, Said Abdullah Singgung Soal Komunikasi Pemerintah
- Pertemuan Prabowo-Megawati Bakal Berdampak ke Psikologis Elite
- Hubungan Baik Megawati-Prabowo Jangan Disimpulkan Demi Barter Status Hukum Hasto