Saifudin: Masa Kerja Honorer K2 Tidak Dihitung, Sadis Amat
"Kami bekerja puluhan tahun, bukan main-main. Jangan dikatakan tidak profesional wong nyatanya tetap eksis pada dinas yang merekrut kami," tuturnya.
Secara khusus, Saifudin meminta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana untuk memperhitungkan masa kerja honorer K2 jadi dasar awal gaji PPPK.
Masa kerja nol tahun sebaiknya diperuntukan bagi pelamar umum, bukan dari honorer K2. "Pak Bima tolonglah kami, jangan sampai kami terus tidak mendapatkan keadilan," tandasnya.
PermenPAN-RB Nomor 72 Tahun 2020. PermenPAN-RB tertanggal 2 November 2020 ini mengatur tentang perubahan atas PermenPAN-RB Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengadaan PPPK untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian.
Dalam PermenPAN-RB Nomor 72 Tahun 2020 ini hanya memuat beberapa pasal perubahan dalan regulasi sebelumnya.
Salah satu yang menarik perhatian adalah ketentuan dalam Pasal 20B. Pasal ini menyebutkan PPPK yang telah diangkat diberikan gaji berdasarkan golongan dengan masa kerja nol tahun setelah perjanjian kerja ditandatangani.
Golongan gaji ini termuat dalam lampiran PermenPAN-RB tersebut. (esy/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Korwil PHK2I Jateng menilai penghilangan masa kerja dalam penentuan gaji PPPK sangat sadis.
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad
- Terbitkan SE, Pemkab Natuna Pastikan tidak Mengangkat Tenaga Non-ASN Lagi
- Sudah Saatnya Gapok Guru dan Tendik Rp 7 Juta, Alasannya Masuk Akal
- Belasan Ribu Honorer Gagal PPPK 2024 Tahap 1, Tak Bisa Daftar Lagi, Terus Piye?
- Inilah Pengakuan Guru Honorer Supriyani di Persidangan, Mencabut Rumput
- Kabar Terbaru Kasus Honorer Putus Kontrak Lulus Seleksi Administrasi PPPK 2024
- 5 Berita Terpopuler: Ketum Honorer Minta Kebijakan 11.631 Pelamar PPPK yang Tertinggal, MenPAN-RB Beri Penegasan