Saiful Anam Yakin Bharada E Akan Dapat Hukuman Ringan, Ini Penjelasannya

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI) Saiful Anam meyakini bahwa Bharada E bakal mendapatkan hukuman ringan terkait kasus kematian Brigadir J.
Dia mengatakan penembakan yang dilakuakn Bharada E atas perintah Irjen Ferdy Sambo bakal jadi pertimbangan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara itu.
"Bharada E sangat dilematis apakah akan mengikuti perintah atasan atau tidak, meskipun pada akhirnya dia bisa jadi dengan sangat terpaksa mengikuti arahan maupun perintah atasan," kata Saiful Anam kepada JPNN.com, Kamis (11/8).
Saiful Anam menjelaskan, dalam hukum, seseorang yang melakukan tindak pidana atas perintah atasan dapat dikategorikan sebagai alasan 'pemaaf dan pembenar'.
"Bharada E ini melakukan perintah atasan, tentu atas perbuatannya tersebut mestinya dapat dijadikan dasar untuk memaafkan dan membenarkan perbuatan yang dilakukan," ujar dosen Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta itu.
Menurut Saiful Anam, Bharada E tidak ada pilihan lain untuk tidak melaksanakan perintah Irjen Ferdy Sambo.
"Sehingga sangat beralasan setidak-tidaknya dapat mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada yang bersangkutan," tambah pakar hukum tata negara Universitas Indoneia itu. (cr1/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Direktur PRPHKI Saiful Anam meyakini bahwa Bharada E bakal mendapatkan hukuman ringan terkait kasus kematian Brigadir J, simak selengkapnya.
Redaktur : Dedi Yondra
Reporter : Dean Pahrevi
- Akademisi dan Pakar Hukum Menolak Penerapan Asas Dominus Litis di RKUHAP
- Vonis Harvey Moeis Diperberat, Pakar Hukum Nilai Menyalahi Prinsip Hukum Pidana
- Pakar Hukum: Penetapan Tersangka Sekjen PDIP Seharusnya Dimulai dari Penyelidikan
- Guru Besar UIN KHAS Jember: RUU KUHAP Perlu Dirumuskan dengan Bijak
- Kajian Dominus Litis, Mahasiswa dan Pakar Hukum Nilai Berpotensi Terjadi Abuse of Power
- Pakar Sebut Kasus Tom Lembong Tergesa-gesa Disebut Korupsi