Saksi Ahli Prabowo-Hatta Minta MK tak Berkutat pada Angka

jpnn.com - JAKARTA - Pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin mengatakan persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) sejatinya tidak hanya mempersoalkan angka-angka, tapi harus menegakkan konstitusi.

MK menurut Irman, harus memastikan tidak ada pelanggaran konstitusi selama Pilpres, sebab Pilpres tidak bisa disamakan dengan pemilu kepala daerah karena pilpres menentukan kehidupan berbangsa dan bernegara selama lima tahun ke depan.

"Di kepala kita selama ini beranggapan apakah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pemilu presiden itu signifikan atau tidak mempengaruhi hasil. Padahal, kalau kita sepakat, forum yang mulia ini merupakan sidang mahkamah konstitusi. Maka pisau bedah yang digunakan bukanlah semata hukum-hukum pilkada namun yang utama adalah hukum konstitusi," kata Irman Putra Sidin, dalam kesaksiannya, sebagai saksi ahli dalam persidangan sengketa Pilpres di Gedung MK Jakarta, Jumat (15/8).

Menurut Irman, justru konstitusi akan hidup sesuai dengan kebutuhan bangsanya dengan berpijak pada substansi masalah sesuai kebutuhan zamannya.

"Hukum konstitusi tentang perselisihan hasil Pilpres sesungguhnya memiliki prinsip yang sama dengan pengujian konstitusionalitas atas undang-undang. Ini karena hukum konstitusi merupakan putusan mayoritas rakyat melalui wakilnya di DPR bersama presiden. Jadi, ketika satu warga negara dirugikan hak konstitusionalnya, dan kerugian itu terbukti, maka MK bisa membatalkan keputusan mayoritas atas nama undang-undang," ujarnya.

Oleh sebab itu, lanjut Irman, tidaklah aneh jika keputusan KPU dapat dibatalkan secara konstitusional. "Inilah khas karakter perkara konstitusional. Bahwa satu orang warga negara tercederai, bisa membatalkan keputusan seluruh warga negara ketika keputusan itu melanggar konstitusi," ungkapnya.

Di tempat yang sama, pakar hukum tata negara Profesor Yusril Ihza Mahendra meminta Mahkamah Konstitusi (MK) jangan hanya mempersoalkan perselisihan angka-angka.

Karena itu, menurut Yusril, MK sebagai lembaga pengawal konstitusi harus lebih substantif, karena Pilpres 2014 ini tidak saja terkait norma hukum biasa, tapi berkaitan langsung dengan norma konstitusi.