Saksi Ahli Sebut Tender Pengadaan BTS 4G Tidak Cukup Jadi Bukti Persekongkolan

Jumat, 13 Oktober 2023 – 19:34 WIB

Sidang pemeriksaan saksi dalam perkara dugaan korupsi BTS 4G di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (2/8/2023). ANTARA/Fath Putra Mulya

"Ini ibarat kita menaruh telur dalam banyak keranjang. Bisa saja semua telur itu kita masukkan dalam satu keranjang, tetapi apabila keranjangnya jatuh, pecah semua telurnya,” jelas Ditha.

Baca Juga:

Sidang Praperadilan Terkait Kasus Korupsi BTS 4G Ditunda Seminggu

Dia menjelaskan berdasarkan doktrin yang berlaku, pemerintah dikecualikan dalam hukum persaingan usaha.

Sebagai badan layanan umum (BLU) di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika, BAKTI adalah lembaga pemerintah yang dikecualikan dari doktrin persaingan usaha.

“Undang-undang persaingan usaha itu memang dibuat untuk mengatur prilaku pelaku usaha, bukan prilaku pemerintah. Karena itu, untuk setiap kebijakan yang diambil pemerintah, KPPU hanya bisa sebatas memberikan saran atau rekomendasi,” pungkas Ditha.

Diketahui, dalam tender pengadaan infrastruktur BTS 4G 2021 sebanyak 4.200 unit, BAKTI Kominfo membaginya dalam lima paket pekerjaan.

BAKTI Kominfo juga mensyaratkan peserta tender harus memiliki teknologi 4G-LTE. Adapun para pemenang tender secara rinci adalah Konsorsium FiberHome/Telkom Infra/MTD (paket 1 dan 2), Konsorsium LintasArta-Huawei-SEI (paket 3), dan Konsorsium IBS – ZTE (paket 4 dan 5).

Ahli telekomunikasi, Agus Simorangkir mengatakan saat ini memang tidak banyak perusahaan pemilik teknologi 4G yang beroperasi di Indonesia.

Dia mengungkapkan hanya ada Erricsson, Nokia, Huawei dan ZTE yang dikenal luas oleh indutrdi di Tanah Air.