Saksi Beber Kampanye Hitam
Kamis, 26 Agustus 2010 – 21:07 WIB

Saksi Beber Kampanye Hitam
JAKARTA - Mahkamah Konstritusi (MK) kembali menyidangkan perkara sengketa Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Bombana. Pada persidangan yang digelar Kamis (26/8), pasangan Atikurahman-Hasmin Marunta (AMIN) selaku pemohon menghadirkan 24 dari 52 daftar saksi yang diserahkan ke panitera.
Dalam pemeriksaan saksi, terungkap Hendra, adik kandung Cabup Subhan Tambera yang berpasangan Aziz Baking (SERASI) mengerahkan massa. "Ada dua puluh orang yang mendapat surat panggilan tapi tidak masuk dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap)," kata Haryono, Koordinator Tim 22 Desa Andoole yang juga tim pemenangan pemohon.
Saksi lainnya, Alwin menjelaskan kekalahan pasangan AMIN, calon incumben karena pasangan lain melakukan kampanye hitam berupa beredarnya selebaran yang menyudutkan Atikurahman di Kecamatan Poleang. Dalam selebaran itu tertulis "Pilih Saya Kalau Rakyat Mau Sengsara".
Menurut Alwin yang juga Bendahara Tim Pemenangan AMIN, orang yang menyebarkan selebaran itu tertangkap basah. Kata dia, orang yang bernama Nurhak, Abdurahman, dan Siprun diperintahkan tim pasangan nomor urut dua, Tafdil-Masyura (TAMASYA). "Orangnya saya serahkan ke Polisi, tapi tidak ditindaklanjuti. Saya sempat diperiksa oleh Panwas tapi tidak ada juga tindak lanjut," katanya.
JAKARTA - Mahkamah Konstritusi (MK) kembali menyidangkan perkara sengketa Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Bombana. Pada persidangan yang
BERITA TERKAIT
- Panja Pengawasan Barang Impor Dibentuk, Legislator NasDem: Wujud Kerja DPR
- Senator Yakin Danantara Bisa Naikkan Perekomian Indonesia Hingga 8 Persen
- Dewi Coryati Sebut Fenomena #KaburAjaDulu Jadi Alarm, Akses Beasiswa Harus Dijamin
- Ramai #KaburAjaDulu, Furtasan Pastikan Beasiswa dan Anggaran Pendidikan Aman
- Geger! APTISI Ungkap Mafia KIP oleh Oknum DPR di Rapat Komisi X, Sudah Lapor Prabowo
- RUU TNI Dinilai Mengancam Kebebasan, Demokrasi, hingga Negara Hukum