Saksi Dua Kali Tegaskan tak Terima Duit Hambalang

jpnn.com - JAKARTA - Mantan Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Guratno Hartono membantah menerima uang untuk pengurusan pendapat teknis pada proyek Hambalang.
Bahkan, pernyataan Guratno yang hadir sebagai saksi dalam persidangan terdakwa kasus korupsi pembangunan sarana dan prasarana pusat pendidikan dan pelatihan olahraga Hambalang Andi Alifian Mallarangeng di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (28/4) disampaikan hingga dua kali.
"Saya tidak terima," kata Guratno.
Ketua Majelis Hakim Haswandi tidak puas mendengar jawaban itu dan terus mencecar Guratno. "Saudara sudah disumpah, saudara pilih dosa apa jujur?" ujar hakim.
Guratno yang saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Kajian Strategis Kementerian PU tetap menyatakan tidak menerima uang. "Saya tidak terima," ucapnya.
Di dalam dakwaan, Andi disebut soal uang Rp 135 juta diberikan ke petugas penelaaah pendapat teknis Kementerian PU. Uang itu bersumber dari dana PT Adhi Karya.
Selain nama Guratno, ada sejumlah nama lain yang disebut yakni Tulus, Sumirat, Hidayat, Widianto, Indah, Dedi Permadi dan Bramanto. "Mereka staf Dirjen Cipta Karya, tapi tidak semua terlibat," ujar Guratno.
Dalam persidangan, Guratno mengaku menerima surat dari pejabat Kemenpora terkait rekomendasi teknis untuk mengajukan permohonan pelaksanaan proyek Hambalang.
JAKARTA - Mantan Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Guratno Hartono membantah menerima uang untuk pengurusan pendapat
- Sambut Ramadan, Ketum Kadin DKI Diana Dewi Ziarah ke Makam Orang Tua
- Sumpah Advokat Razman Arif Dibekukan, Chandra Sampaikan Pembelaan
- Pengumuman Seleksi Administrasi PPPK Tahap 2 Muncul Jabatan Tampungan, BKN Angkat Suara
- Wamentrans Viva Yoga Mengajak Alumni Cipayung Plus Berkolaborasi Membangun Bangsa
- Dana Haji Tumbuh Positif, Pengeloaan BPKH Capai Rp 171 Triliun
- Pemprov DKI Berhemat Rp 1,5 Triliun Setelah Pangkas Biaya Perjalanan Dinas hingga FGD