JPNN.com 
Saleh Daulay: BPJS Tidak Boleh di Bawah Kementerian Secara Langsung
"Itu merupakan salah satu bagian subsidi pemerintah untuk masyarakat," kata Saleh.
Saleh juga mengingatkan bahwa subsidi adalah pemberian atau dukungan, kalau sudah diberikan ke masyarakat, berarti punya masyarakat. Ini tidak jauh berbeda dengan BLT.
"Jadi, itu tetap uang masyarakat. Apalagi, anggaran yang ada di BPJS Ketenagakerjaan itu semuanya adalah iuran yang dibayarkan oleh para pekerja secara resmi dan formal," ujarnya.
Saleh memerinci, ada sekitar Rp 630 triliun anggaran yang ada di BPJS Ketenagakerjaan yang dikelola secara mandiri oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan banyak manfaat demi kepentingan yang akan diambil oleh para pekerja.
"Masih ada cukup waktu untuk pemerintah dan DPR menentukan sikap. Dikhawatirkan nantinya akan mengurangi kreatifitas, independensi dan kreasi mereka dalam mengelola jaminan sosial,” katanya.
Sekarang ini, kedua lembaga BPJS ini sedang baik, artinya keuangannya sedang baik, BPJS Kesehatan sedang surplus Rp 50 Triliun. Apalagi BPJS Ketenagakerjaan yang setiap tahun selalu surplus.
"Jika ada perbaikan, tidak harus dibuat aturan lembaga BPJS itu menjadi di bawah kementerian," pungkas Saleh Daulay.(mcr10/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
DPR RI sangat berhati-hati terkait RUU Kesehatan, karena berkaitan dengan berbagai aspek, termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
- DPR Tuntut Ketegasan Pemerintah soal Kebun Milik Perusahaan di Kawasan Hutan
- Eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Jadi Anomali, Hinca Pertanyakan Sistem Rekrutmen Polri
- Minta Korlantas Polri Tindak Pelaku Bus Oleng, Sahroni: Cabut SIM Sopir dan Tegur PO-nya
- Sri Mulyani Laporkan Defisit APBN Februari, Jangan Kaget ya!
- Perkuat Perlindungan Mitra Petani Lokal, McDonalds Berikan BPJS Ketenagakerjaan
- Posisi Letkol Teddy di Seskab Langgar UU TNI, TB Hasanuddin: Harus Mundur dari Militer
