Saleh Daulay Sesalkan Pembatalan Ceramah UAS di UGM
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Fraksi PAN di MPR Saleh Partaonan Daulay menyesalkan peristiwa dibatalkannya tablig dan ceramah agama Ustaz Abdul Somad (UAS) di beberapa tempat. Apalagi, alasan pembatalan disebut kurang jelas dan terkesan dibuat-buat.
Daulay khawatir peristiwa yang dialami UAS menjadi preseden buruk bagi kebebasan menjalankan ajaran agama di Indonesia.
“Katanya, harus mengembangkan budaya toleransi. Kalau betul menjaga toleransi mestinya tidak ada pembatalan acara seperti itu," ujar Daulay di Jakarta, Rabu (9/10) malam.
Lagian, tambah Daulay, UAS diundang untuk ceramah. Pihak pengundang tentu sudah mempertimbangkan segala sesuatu sebelum melayangkan undangan. Karena itu, ketika ada pembatalan tiba-tiba, Daulay khawatir bakal menimbulkan banyak tanda tanya.
"Saya kira yang paling tidak mengenakkan adalah rencana kegiatan ceramah UAS juga dibatalkan di UGM, salah satu lembaga pendidikan tinggi ternama di Indonesia," ucapnya.
Menurut legislator asal Sumatera Utara ini, alasan yang disampaikan pihak UGM sepertinya juga kurang mengena.
"Mestinya tidak ada yang perlu ditakutkan dan dikhawatirkan oleh insan akademis untuk mengikuti kegiatan keagamaan seperti itu," katanya.
Daulay meyakini semua pendengar UAS pasti memiliki tingkat kekritisan yang memadai untuk mengikuti ceramah dan pengajian seperti yang rencananya diisi dengan ceramah UAS.
Sekretaris Fraksi PAN di MPR Saleh Partaonan Daulay menyesalkan peristiwa dibatalkannya tablig dan ceramah agama Ustaz Abdul Somad (UAS) di beberapa tempat. Apalagi, alasan pembatalan disebut kurang jelas dan terkesan dibuat-buat.
- Prabowo - Jokowi Bertemu Lagi, Saleh: Ini Contoh Baik
- Saleh Senang Melihat Kiprah Kader PAN Berlatar Belakang Artis di DPR
- Ketemu UAS, Cak Imin Optimistis Abdul Wahid jadi Gubernur Riau
- Ustaz Abdul Somad Tak Akan Berhenti Mengampanyekan Abdul Wahid Sampai TPS Tutup
- Ribuan Warga Tumpah Ruah Saat Kampanye Abdul Wahid yang Dihadiri UAS di Teluk Meranti
- Dukung Langkah Prabowo Selamatkan Sritex, Komisi VII DPR Bakal Lakukan Ini