Saleh Djasit di PAW dari DPR

JAKARTA - Ketua DPR RI Agung Laksono akhirnya melantik Idris Laena menggantikan Saleh Djasit yang kini mendekam di penjara. Idris dilantik pada Senin (24/11) sekitar pukul 10.30 di ruang Pustakaloka, Nusantara V, Gedung DPR/MPR RI, Jakarta.Sekedar informasi, Saleh Djasit yang berasal dari Fraksi Partai Golkar (FPG) menerima vonis 4 tahun penjara dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran yang merugikan negara senilai Rp4,7miliar. Oleh sebab itu, Saleh yang juga anggota Komisi VII DPR itu harus di-PAW (Pergantian Antar Waktu).

Ketua DPR Agung Laksono dalam sambutannya meminta agar Laena secepatnya menyesuaikan diri dengan intensitas lembaga DPR, dengan waktu yang masih tersisa. Sebab, sesuai kalender ketatanegaraan pemilu legislative akan berlangsung hingga 9 April 2009 dan DPR baru hasil Pemilu akan terbentuk 1 Oktober 2009."Hanya tinggal hitungan bulan DPR RI periode 2004-2009 akan menyelesaikan tugas-tugas konstitusionalnya. Kami berharap dengan waktu yang terbatas ini, saudara-saudara dapat memaksimalkan tugas dan pengabdian saudara sebagai wakil-wakil rakyat sesuai amanah yang telah saudara terima, " ujar Agung.

Usai pelantikan sebagai wakil rakyat, Idris mengaku siap memperjuangkan aspirasi masyarakat khususnya masyarakat Riau yang merupakan daerah pemilihannya. Satu jam setelah pelantikan Idris menyatakan dirinya langsung menempati ruangan Saleh Djasit yang berada di kamar 1024 gedung Nusantara I. Sebelum Saleh Djasit kamar 1024 juga ditempati oleh Rosnaniar yang merupakan anggota DPR RI periode 1999-2004.

Idris mengaku memperoleh penugasan dari FPG untuk menggantikan posisi Saleh Djasit di Komisi VII DPR RI yang membidangi masalah energi, SDM, ristek dan lingkungan hidup. Saleh sendiri di akhir jabatannya telah dipindahkan ke komisi IV DPR RI yang membidangi masalah pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan.

"Saya siap memperjuangkan aspirasi rakyat Riau karena sesuai dengan potensi sumber daya alam Riau yang kaya akan energi, seperti minyak, harusnya rakyat Riau dapat hidup lebih sejahtera dari sekarang, " ujarnya.Idris juga menyatakan akan melanjutkan upaya Pemprov Riau yang terus meminta kejelasan  mekanisme pembagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah dan berjuang keras agar DBH tidak potong khususnya daerah penghasil migas.