Saleh Ingatkan Pemerintah Waspada soal Defisit BPJS Kesehatan

Saleh Ingatkan Pemerintah Waspada soal Defisit BPJS Kesehatan
Wakil Ketua Umum DPP PAN sekaligus Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay soal SIP dan STR dokter. Foto: Ricardo/JPNN.com

"Menaikkan iuran ini tentu alternatif kurang populis dan berpotensi menimbulkan gejolak penolakan," ujar anggota DPR Dapil 2 Sumut itu.

Faktanya, lanjut Saleh, dengan iuran yang sekarang saja banyak anggota masyarakat yang tidak sanggup. Sementara itu, program dan agenda Prabowo-Gibran banyak yang berorientasi membantu dan mengurangi beban masyarakat.

Ketua komisi VII DPR itu mengingatkan bahwa saat ini iuran BPJS Kesehatan kelas 1 adalah Rp 150.000, kelas 2 Rp 100.000, dan kelas 3 Rp 42.000 (yang Rp7.000 di antaranya ditanggung pemerintah).

"Kalau mau dinaikkan, kira-kira berapa angka yang paling tepat? Lalu, kalau sudah naik, apakah ada jaminan akan terhindar terus dari ancaman defisit?" katanya.

Untuk itu, unsur-unsur pemerintah yang terkait diharapkan dapat melakukan kajian mendalam dan strategis. Mencari solusi dan maslahat tanpa menimbulkan masalah.

Defisit ini menurutnya sudah pasti terjadi dan mengancam di tahun-tahun mendatang. Karena itu, semakin cepat diantisipasi, maka akan semakin baik.

"Kita mengapresiasi kinerja BPJS Kesehatan. Ada kenaikan jumlah kepesertaan lebih dari 98 persen. Kepercayaan publik juga semakin bagus. Karena itu, jangan sampai pelayanannya turun karena anggaran yang tidak seimbang," kata Saleh Daulay.(fat/jpnn)

Waketum PAN Saleh Partaonan Daulay mengingatkan pemerintah waspada soal defisit BPJS Kesehatan. Renana menaikkan iuran tidak populis.


Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News