Saleh Minta Oknum Ilmuwan BRIN Thomas Djamaluddin Dijatuhi Sanksi

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjatuhkan sanksi terhadap ilmuwannya Thomas Djamaluddin.
Permintaan Saleh menyusul pernyataan Thomas Djamaluddin yang mengusik Muhammadiyah terkait perbedaan penetapan 1 Syawal dengan pemerintah.
Saleh menyebut perdebatan dan pergumulan soa??l penetapan 1 Syawal di Indonesia tidak hanya terjadi tahun ini, tetapi sudah berlangsung bertahun-tahun.
"Salah seorang yang membuat perdebatan selalu panas dan keras adalah Thomas Djamaluddin. Thomas dikenal sangat keras membela metode rukyah dan mengecam metode hisab," ujar Saleh kepada JPNN.com, Senin (24/4).
Sebagai ilmuwan, Thomas dinilai sangat tidak bijak?, bahkan pada titik tertentu dia menggiring pada perdebatan yang menjurus pada perpecahan. Di tingkat akar rumput, hal ini sangat mencemaskan dan mengkhawatirkan.
Persoalan lantas meruncing lantaran unggahan Thomas Djamaluddin yang viral di media sosial ditanggapi pemilik akun atas nama AP Hasanuddin yang terang-terangan ingin menghabisi warga Muhammadiyah.
Dalam konteks pernyataan AP Hasanuddin yang akan menghalalkan darah warga Muhammadiyah, kata Saleh, Thomas juga terlibat, bahkan AP Hasanuddin dalam permohonan maafnya jelas menyatakan dia justru tersulut emosi karena perdebatan di kalangan netizen yang melibatkan Thomas.
"Dia membuat pernyataan tersebut sebagai bagian dari dukungannya pada Thomas," ucap mantan ketua PP Pemuda Muhammadiyah itu.
Saleh Partaonan Daulay meminta BRIN menjatuhkan sanksi terhadap ilmuwannya, Thomas Djamaluddin terkait kisruh penetapan 1 Syawal. Begini masalahnya.
- Mbak Puan Sentil Israel soal Serangan di Palestina
- Bamsoet Prihatin Muruah Pengadilan Rusak Akibat Rentetan Kasus Melibatkan Hakim
- Sarmuji: Golkar Pastikan Hadir Jika Pemerintah Ajak Diskusi Soal RUU Perampasan Aset
- Prabowo Ingin Hapus Kuota Impor, Riyono Komisi IV: Demi Memberikan Ruang Keadilan
- Hakim Terseret Kasus Suap, Legislator Minta MA Membenahi Sistem Promosi Jabatan
- Eksistensi Suap Hakim, Mafia Hukum dan Peradilan di Indonesia: Penyakit Kronik dan Upaya Penanggulangannya