Saleh PAN: Wajar Presiden Jokowi Marah

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay mengaku tidak tahu apa yang dilakukan Presiden Jokowi, dan jajarannya pada jarak 10 hari antara kemarahannya di Sidang Kabinet Paripurna 18 Juni 2020, dangan video yang diunggah Sekretariat Presiden 28 Juni 2020.
 
Saleh mengatakan meskipun video itu tidak panjang, tetapi ada semacam pesan yang ingin disampaikan kepada publik bahwa presiden sedang marah, dan mengungkapkan beberapa target yang tidak tercapai sebagaimana harapannya.
         
“Kami tidak tahu sebenarnya apa yang dilakukan presiden bersama orang-orang, mungkin orang-orang dekatnya sekali, setelah atau di dalam 10 hari itu,” kata Saleh dalam diskusi “Kemarahan Presiden Berujung Reshuffle Kabinet?” di gedung parlemen, Jakarta, Kamis (3/7).
 
Saleh menuturkan, setelah video itu keluar banyak yang bertanya apakah presiden benar-benar marah, setengah marah, atau gimmick politik.

Saleh mengaku tidak melihat salah satu dari tiga hal itu. Namun, bagi Saleh presiden betul-betul sedang marah.
 
“Menurut saya, wajar marah karena pengelolaan atau penanganan Covid-19 di Indonesia itu memang belum maksimal, sebagaimana yang diharapkan presiden dan juga masyarakat luas,” ungkap anggota Komisi IX DPR itu.
 
Buktinya, Saleh menegaskan, sampai hari ini ketika harus berhadapan dengan situasi new normal dan disebut berdamai dengan corona, tetapi Covid-19 itu belum juga pergi. Bahkan, kata Saleh, setiap hari orang yang terpapar makin banyak.
 
“Sementara  kalau dibandingkan rapid tes atau tes-tes yang dilakukan itu masih sangat sedikit sample-nya, tetapi yang terpapar banyak. Apalagi kalau sample-nya diperbanyak,” jelas politikus dari Sumatera Utara (Sumut) itu.
 
Selain itu, kata Saleh, video itu juga menunjukkan kekhawatiran presiden terkait dengan perkembangan ekonomi nanti.

Saleh pun berpendapat perkembangan ekonomi memang tidak menjanjikan bahkan mengkhawatirkan.
 
“Itu bukan hanya kami yang mengakui, presiden dan juga para pembantunya sekalipun mengakui bahwa ancaman krisis ekonomi yang sudah ada,  bahkan orang mengatakan sudah krisis ekonomi saat ini,” paparnya.
 
Saleh menambahkan, ada pula kemarahan presiden terkait dengan makin banyaknya pengangguran, pemutusan hubungan kerja (PHK) dan lain-lain.

“Termasuk penyerangan anggaran sangat rendah,” kata Saleh.
 
Kebetulan, kata Saleh, persoalan penyerapan anggaran ini dikaitkan dengan Kementerian Kesehatan karena disebutkan dari Rp 75 triliun, baru berapa persen yang diserap.

"Itu perlu saya luruskan, sebetulnya tidak seperti itu,” tegasnya.
 
Ia menjelaskan memang rencananya usulan anggaran untuk Kemenkes Rp 75 triliun, tetapi setelah di usulkan oleh Kemenkes sekitar 69 triliun, dan yang disetujui Kementerian Keuangan sejauh ini hanya Rp 25,7 triliun.

Dia menjelaskan Rp 25,7 triliun itu juga masih dalam proses revisi daftar isian perencanaan anggaran (DIPA).

“Kemarin terakhir yang lapor ke kami Kementerian Kesehatan baru begitu bunyinya, yakni revisi DIPA yang untuk Rp 25,7 triliun,” jelas Saleh.
 
Oleh karena itu, kata Saleh, bila presiden menyatakan Kemenkes diberi Rp 75 triliun tetapi penyerapan cuma Rp 1,53 persen, itu tidak betul.

“Karena anggarannya kan Rp 25,7 triliun yang disetujui ya,  kalau yang pencairannya belum. Yang cair itu baru Rp 345 miliar dari total Rp 25,7 triliun,” kata dia.  
 
Lanjut Saleh, kalau ekspektasi masyarakat tidak terealisasi maka wajar saja, karena anggarannya cuma  seperti yang ada sekarang ini.