Salman Mengutamakan Diplomasi Ekonomi di Afrika Selatan
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo resmi melantik Salman al-Farisi sebagai Duta Besar Indonesia Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) untuk Afrika Selatan sekaligus Republik Botswana, Kerajaan Swaziland dan Kerajaan Lesotho.
Pelantikan Salman berlangsung di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (2/5). Upacara pelantikan diawali pembacaan Surat Keputusan Presiden Nomor 76/P 2018 oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Cecep Sutiawan. SK itu diteken presiden pada 25 April 2018 lalu.
Usai pelantikan, Salman yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Menteri Luar Negeri Bidang Hubungan Antarlembaga, langsung menerima ucapan selamat dari Presiden Jokowi dan tamu undangan.
Sebagai Dubes RI LBBP yang mencakup beberapa negara, Salman mengaku akan fokus melakukan diplomasi di bidang ekonomi.
“Prioritas utama tentu saja diplomasi ekonomi sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, dikuatkan oleh Ibu Menlu. Diplomasi ekonomi menjadi penting karena pada dasarnya kita sudah mempunyai dasar-dasar hubungan strategis yang sangat kuat,” ucap Salman ditemui usai pelantikan.
Presiden Joko Widodo melantik Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Afrika Selatan dan Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Istana Jakarta, Rabu (2/5). Foto Ricardo/JPNN.com
Dia menyebutkan, Afrika Selatan merupakan salah satu negara yang memiliki kerja sama komprehensif dengan Indonesia. Bahkan, saat ini 30 persen pasar minyak kelapa sawit di negara itu kini dikuasai produk Tanah Air.
Sebagai Dubes RI LBBP untuk Afrika Selatan dan beberapa negara lainnya, Salman mengaku akan fokus melakukan diplomasi di bidang ekonomi.
- Teken MoU, Menlu Retno dan Menkeu Sri Mulyani Siap berkolaborasi Memperkuat Diplomasi Ekonomi
- Dubes Korsel: Jateng Provinsi Penting Untuk Investasi dan Diplomasi
- Airlangga Hartarto Hadiri IPEF, Pakar: Momentum Diplomasi Politik dan Ekonomi
- Akhyar Nasution Berjanji Menjaga Keberagaman di Kota Medan
- Afrika Selatan Jajaki Kerja Sama Hukum dengan Indonesia