Salut, PDIP Punya Dana Kampanye Besar Tapi Siap Buka-bukaan
jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sunanto memuji keberanian dan transparansi PDI Perjuangan soal laporan awal dana kampanye (LADK) yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebab, PDIP menyerahkan LADK dengan saldo Rp 105,7 miliar dan siap diaudit demi menjamin akuntabilitas serta transparansi.
"Kami apresiasi keberanian PDIP menyampaikan laporan dana awalnya. Dengan munculnya keberanian mengungkap adanya sebesar itu, keberanian PDIP untuk diaudit, menjadi langkah maju partai politik untuk mengungkapkan laporan dana kampanyenya," ujar Sunanto, Senin (24/9).
Baca juga: Hasto Tegaskan Komitmen PDIP soal Transparansi Dana Kampanye
Cak Nanto -panggilan akrabnya- menambahkan, keberanian PDIP menyetorkan LADK dengan angka sebesar itu menunjukkan partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut tidak sekadar mematuhi aturan formalitas semata. Sebab, PDIP juga siap secara transparan membeber dana kampanyenya.
Lebih lanjut Sunanto justru meragukan keberanian partai politik yang menyetorkan LADK dengan saldo dalam jumlah kecil untuk bersikap transparan. Menurutnya, semakin kecil angka justru ada potensi manipulasi besar.
“Artinya makin banyak aktivitas politik non-kampanyenya. Artinya kampanye dilakukan lewat orang lain dan sekoci," tegasnya.
Cak Nanto menegaskan, jika LADK hanya dalam jumlah jutaan rupiah maka bisa jadi manipulasinya tinggi. Sebab, tak mungkin partai politik punya duit cuma jutaan rupiah. Baca juga: PDIP Laporkan Dana Awal Kampanye ke KPU, Sebegini Angkanya
“Tak mungkin partai dan kandidat hanya punya sebegitu. Itu sangat mencurigakan. Karena partai sudah bergerak, calegnya banyak, tak mungkin tak melakukan aktivitas pemilu," bebernya.
Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) memuji keberanian dan transparansi PDI Perjuangan soal laporan awal dana kampanye yang diserahkan ke KPU.
- Akademisi Universitas Bung Karno Nilai Penetapan Tersangka Hasto Murni Proses Hukum
- Berani Tetapkan Hasto Tersangka, KPK Era Setyo Budiyanto Layak Diapresiasi
- Pencegahan Yasonna Laoly ke Luar Negeri jadi Pukulan Beruntun untuk PDIP
- Kasus Hasto Bukan Politisasi, KPK Harus Berani Melawan Intervensi
- Ditetapkan Tersangka oleh KPK, Hasto Memahami Risiko Bersuara Kritis
- PDIP Fokus Persiapkan Langkah Hukum untuk Hasto Kristiyanto