Samadikun Bisa Dicokok Bukti Kuatnya Relasi Jokowi-Tiongkok
jpnn.com - JAKARTA – Anggota Komisi III DPR Syaiful Bahri Ruray menilai penangkapan buronan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Shanghai dan membawanya pulang ke Indonesia bukan semata-mata operasi hukum. Menurutnya, keberhasilan membawa pulang mantan komisaris Bank Modern itu merupakan bukti kuatnya relasi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini dengan Tiongkok.
Syaiful menduga ada imbal balik dengan pemulangan Samadikun dari Tiongkok. “Lebih kepada konsesi besar Indonesia-Tiongkok,” katanya dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/4).
Syaiful menambahkan, Tiongkok memang memiliki porsi investasi besar untuk mendukung program pemerintahan Jokowi dalam hal pengembangan infrastruktur. Menurutnya, Presiden Jokowi pun memberikan konsesi begitu banyak ke Tiongkok.
“Dulu zaman orde baru kita melirik ke Amerika Serikat, era Habibie sedikit ke Jerman, era SBY kembali lagi ke AS dan sekarang ke China. China mendapat konsesi besar," kata Syaiful.
Presiden Joko Widodo (tengah) duduk di antara Presiden Rakyat Tiongkok, Xi Jinping (kiri) dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe (kanan) pada saat pembukaan peringatan Konferensi Asia Afrika di Jakarta beberapa hari lalu. Foto: Sekretariat Kabinet
Namun, ia juga melihat peran besar Badan Intelijen Negara (BIN) dalam operasi penangkapan dan pemulangan Samadikun tersebut. Dia menilai penangkapan itu berbeda saat Indonesia menangkap mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin.
Saat penangkapan Nazaruddin, kata dia, tampak sekali peran dari Polri dan Komisi Pemberantasan korupsi. “Penangkapan Samadikun beda dengan Nazaruddin. Ini (penangkapan Samadikun), operasi BIN di bawah Kepala BIN Sutiyoso,” ujarnya.(boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- BPKP Usulkan Rancangan Kebijakan MRPN Lingkup Pemerintah Daerah
- Eks Tim Mawar Kenang Presiden Prabowo yang Rela Korbankan Diri demi TNI
- Polsek Tambusai Utara Ajak Warga di Desa Tanjung Medan Ciptakan Pilkada Damai
- AQUA dan DMI Berangkatkan Umrah bagi Khadimatul Masjid dari Enam Provinsi
- KPK Incar Pejabat BPK yang Terlibat di Kasus Korupsi Kemenhub
- PPPK Minta Regulasi Mutasi, Relokasi, dan TPP Rp 2 Juta, Berlebihankah?