Sambangi Kantor PDIP, Aktivis Tuntut Lebu Raya

Terkati berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh kader PDIP, Rinto menawarkan supaya dilaporkan ke DPP PDI-Perjuangan, dengan catatan harus ada data-data dan bukti-bukti yang lengkap.

“Kasikan masukan sebanyak mungkin supaya DPP PDI-P mengambil sikap. Beriakan masukan-masukan yang selengkapnya”.

"Karena itu, kami minta adik-adik mahasiswa berikan data-data dan bukti-buktinya sehingga bisa diagendakan rapat oleh DPP PDIP. Karena, kalau ada kader PDIP melawan hukum, pasti akan ditindak termasuk kepala daerah baik sebagai gubernur, bupati, maupun walikota," jelasnya.

AMANG mendatangi kantor DPP PDI-P karena Lebu Raya adalah kader PDI-Perjuangan yang dinilia tidak berpihak kepada masyarkat NTT dan khususnya masyarakat Mabar dalam masalah Pantai Pede.

“Lebu Raya sudah selama dua dekade menjadi pemimpin nomor satu di NTT, namun kepemimpinannya tidak membawa dampak yang signifikan. Bahkan, dalam polemik Pantai Pede, Lebu Raya tidak menggubris tuntutan masyarakat dan surat Mendagri. Kami mengecam keras Lebu Raya yang lebih memilih menjadi cukong kapitalis,” tegas Ario Jempau, Kordinator AMANG.

Ario mengatakan, seandainya masalah Pantai Pede tidak dapat diselesaikan, itu akan akan berpengaruh secara politik bagi PDI-P di NTT.

“Bapa tahu, NTT juga merupakan basis PDI-P. Bisa saja pada pilkada 2018 PDIP akan kehilangan banyak suara,” lanjutnya.

Sementara itu, Ovan Wangkut, kordinator aksi AMANG menjelaskan, kedatangan AMANG ke DPP PDIP lebih untuk meminta tanggung jawab moral dan organisasi dari DPP PDI-P terhadap Lebu Raya untuk meminta Leburaya megembalikan Pantai Pede pada pemerintah daerah Manggarai Barat.