Sambangi Kementerian PPMI, DPP PATRIA Sampaikan Program Strategis untuk Melindungi Pekerja Migran Indonesia

Pemberian pengetahuan keuangan yang cukup sehingga hasil kerja di negeri lain benar meningkatkan taraf hidup keluarganya (budaya menabung untuk investasi Purna PMI). Pendampingan Advokasi bagi Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri yang menjadi Korban Pelanggaran Hukum dan HAM.

Selain itu, Pendampingan Korban Human Trafficking misalnya korban Mariance Kabu asal NTT yang sedang mengais Keadilan di Negeri Jiran dan kerja sama stakeholder terkait untuk pemulangan para korban Pekerja Migran Indonesia dari Luar Negeri.

“Jadi, perlu koordinasi dan kerja sama dengan Direktorat Pelindungan WNI, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI serta Kementerian Sosial,” ujar Gabriel Goa.

Ke depan, kata dia, perlu berkolaborasi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Luar Negeri, Kementerian HAM, Kementerian Sosial, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian terkait lainnya, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota kantong Pekerja Migran Indonesia.

Dalam kesempatan itu, DPP PATRIA juga menyebutkan Indonesia menjadi wilayah asal perdagangan orang dan wilayah tujuan perdagangan orang.

“Daerah asal dan daerah tujuan perdagangan orang ada di 34 provinsi di Indonesia. Ada sekitar 6-8 juta WNI yang bekerja di luar negeri, sebagian besar perempuan, tidak memiliki dokumen atau telah melebihi izin tinggal. Korban perdagangan seks anak mencapai 30 persen, dari perkiraan 8 juta yang illegal,” ujar Gabriel.

Dia menyebutkan Pekerja rumah tangga banyak di negara-negara Timur Tengah. Korban perdagangan seksual perempuan dewasa dan remaja asal Indonesia banyak terdapat di Malaysia, Taiwan dan Timur Tengah.

“Banyak ABK asal Indonesia yang dijadikan pekerja paksa di Kapal nelayan berbendera China, Korea Selatan, Vanuatu, Taiwan, Thailand, Malaysia, Sri Lanka, Mauritius dan India,” ujar Gabriel Goa.