Sambut Harkitnas, YKI Gelar Diskusi Membendung Radikalisme

Sahat juga mengingatkan agar seluruh pejabat publik harus menjadikan Pancasila dan UUD 1945 menjadi landasan dalam membuat kebijakan. Apabila hal tersebut telah dijalankan secara utuh maka kehidupan berbangsa dan bermasyarakat di Indonesia akan berjalan sesuai harapan kita bersama.

"Jika ini dijalankan maka para pejabat kita tidak akan mungkin menyampaikan ujaran –ujaran yang dapat disalah artikan sekolompok orang dan menimbulkan konflik di tengah masyarakat," tegasnya.

Sedangkan Qodari mengungkapkan, ada sebagian kecil masyarakat Indonesia setuju pada aksi radikalisme dan terorisme. IndiBaromter bahkan melakukan survei khusus tentang itu.

“Ada sebagian kecil yang setuju dengan tindakan terorisme seperti yang dilakukan oleh Imam Samudra dan Amrozi. Namun angkanya sangat kecil,” katanya.

Qodari menambahkan, berdasarkan hasil survei ternyata masih ada masyarakat yang menganggap Pancasila bukan ideologi yang tepat untuk Indonesia. Alasannya, masih ada ideologi yang lebih baik selain Pancasila.

“Ada juga masih   memilih ideologi selain Pancasila yang dianggap lebih terbaik untuk dasar negara,” tambahnya.

Kendati demikian Qodari sangat optimistis bahwa Indonesia masih memegang teguh Pancasila dan kebinekaan. Pasalnya, Indonesia masih ditopang 4 pilar yang sangat kuat, yaitu NU, Muhammadiyah, TNI dan Polri.

“Saya optimistis karena Indonesia masih memiliki 4 pilar yang kokoh,” tegasnya.(ysa/rmol/jpg)