Sambut HUT RI, BPN Buka Layanan 70 - 70
jpnn.com - JAKARTA – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi menjalankan program nasional yang dicanangkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) untuk menyambut kemerdekaan Republik Indonesia ke 70. Program itu dinamakan layanan 70–70 pertanahan.
Kepala BPN Kabupaten Bekasi Dirwan A Dachri menjelaskan, layanan 70–70 merupakan satu inovasi pelayanan pertanahan untuk memberikan kepastian waktu kepada masyarakat dalam memperoleh layanan utama pertanahan khususnya di Bekasi.
Menurutnya, sesuai intruksi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Ferry Mursyidan, pelayanan 70 – 70 mempunyai makna untuk mengacu pada durasi waktu pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga 70 merupakan angka sakral terkait dengaan perayaan Indonesia merdeka yang ke-70 tahun bulan Agustus ini.
Dirwan menjelaskan, adapun tujuh pelayanan yang diinstruksikan tersebut adalah pengecekan sertifikat pertanahan, penghapusan hak tanggungan (roya), peningkatan hak dari hak guna bangunan (HGB) ke hak milik (HM), perolehan hak karena jula beli, hak tanggungan, pemisahan/pemecahan.
”Layanan utama 70 -70 adalah upaya kami mewarnai 70 tahun Indonesia merdeka. Tujuh layanan ini harus diselesaikan diangka 7," kata Dirwan, Kamis (13/8).
"Untuk layanan pendaftaran sertifikat pertama kali. Seluruh layanan ini harus bisa diselesaikan dengan durasi waktu 7, 17, 70 menit hingga 7 jam," timpalnya.
Dia menjelaskan, dalam melaksanakan layanan ini jajaran diminta agar lebih aktif melihat kondisi pertanahan yang izinnya sudah dikeluarkan.
Bahkan, dia memerintahkan untuk memblokir HGB yang sudah dikeluarkan bila di lapangan lahannya bila ditemukan memang ditelantarkan.
JAKARTA – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi menjalankan program nasional yang dicanangkan Kementerian Agraria dan
- AKP Dadang Iskandar Pembunuh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Terancam Dihukum Mati
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi
- Unilever Sebut Inklusi, Kesetaraan, dan Keragaman Kunci Bisnis Berkelanjutan