Sambut Tahun Baru 2023, Begini Pesan dan Harapan Wakil Ketua MPR Syarief Hasan

Tercatat, utang Indonesia lebih dari Rp 7.554 triliun atau hampir setara 41 persen dari PDB.

Syarief mengungkapkan rasio debt service terhadap penerimaan mencapai 46,77 persen dan rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan mencapai 19,06 persen melampaui rekomendasi IMF dan BPK yang berarti semakin membahayakan keuangan nasional.

Dalam hasil review atas kesinambungan fiskal, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan terjadi tren penambahan utang Indonesia dan biaya bunga yang melampaui Produk Domestik Bruto (PDB) sehingga berbahaya bagi kondisi fiskal nasional.

"Pemerintahan Jokowi mesti mencontoh kebijakan Presiden SBY, di mana Indonesia berhasil menekan rasio utang hingga di angka 24 persen dan memacu ekonomi tumbuh konsisten rata rata 6,0 persen," kata politikus senior Partai Demokrat itu.

Syarief menyampaikan Indonesia kala itu menjadi salah satu negara dari 3 negara dengan pertumbuhan tertinggi di dunia.

"Pemerintah harus kreatif dan inovatif dalam menggali dan mengoptimalisasi sumber-sumber penerimaan dalam negeri tanpa mengandalkan utang luar negeri yang membahayakan keuangan nasional," ungkap profesor di bidang strategi manajemen koperasi dan UKM tersebut.

Menurut Syarief, utang yang menggunung adalah dampak langsung dari kebijakan proyek mercusuar yang masih polemis bagi kemaslahatan rakyat.

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang kerap kali dikritik publik terbukti menyelip banyak persoalan.