Sampai Kapan? Luhut Panjaitan: Paling Lambat Bulan Depan

Pernyataan itu sekaligus menjadi jawaban atas rumor yang selama ini beredar. Katanya, salah satu pejabat yang merekomendasikan Archandra kepada Jokowi adalah dirinya. Menurutnya, tuduhan itu tidak memiliki dasar apapun. ’’Nggak betul, jangan ngarang-ngarang,’’ tegasnya.

Menurutnya, apa yang telah terjadi tidak perlu lagi diperpanjang karena semua sudah diselesaikan oleh presiden. Soal adanya info yang tidak utuh saat diterima presiden juga sangat mungkin terjadi.

’’Bangsa ini jangan cepat berburuk sangka. Kalau ada sesuatu yang kurang, itu bisa saja terjadi di mana-mana,’’ tuturnya.

Begitu juga soal pengumuman pencopotan Archandra yang dilakukan oleh Mensesneg Pratikno. Katanya, tidak perlu ada yang dipergunjingkan soal itu. Luhut mengatakan, buat apa ada Sesneg kalau semua mesti dilakukan oleh Presiden Jokowi.

Sementara, lolosnya pelanggaran dokumen kewarganegaraan Archandra sepertinya tak lepas dari lemahnya pengawasan KBRI di Amerika Serikat. 

Mestinya, KBRI memiliki catatan terhadap warga negara Indonesia yang memiliki paspor Amerika. Imigrasi sendiri mengaku tak bisa berbuat banyak karena tak memiliki sinkronisasi database dengan negara lain. 

’’Harus WNI yang memegang paspor negara lain melapor ke KJRI atau KBRI. Dari situ kita bisa update database,’’ ujar Kabag Humas dan Tata Usaha Ditjen Imigrasi Heru Santoso Ananta Yudha.

Heru juga setuju pengawasan terhadap kewarganegaraan ganda juga menjadi domain Kementerian Luar Negeri melalui KBRI dan KJRI-nya. Kasus Arcandra ini harusnya menjadi pelajaran pembenahan penegakan UU Kewarganegaraan. Sebab tak menutup kemungkinan saat ini banyak diaspora di Indonesia yang memiliki paspor negara tempatnya tinggal untuk berbagai kepentingan.