Sampit Bantul
Oleh: Dahlan Iskan
Indonesia, kata Haryadi, memang menandatangani deklarasi universal kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul, tetapi juga menandatangani deklarasi universal tanggung jawab sosial.
Bahwa MK kali ini berbeda dari MK sebelumnya, menurut Prof Dr Jimly Asshiddiqie karena MK sekarang melihat perkembangan keadaan dua tahun terakhir.
"Itu bisa dilihat dari pertimbangan-pertimbangan dalam putusan MK terakhir," ujar mantan ketua MK itu.
Tentu banyak yang lega dengan putusan MK itu. Banyak sekali hadiah tahun baru 2025 ini.
Ada yang menyenangkan seperti yang dihadiahkan oleh Presiden Prabowo soal batalnya PPN 12 persen.
Ada yang menyedihkan seperti gelar terkorup di dunia.
Ada pula yang penuh harapan seperti yang diberikan MK: makes every body can fly to the moon.(*)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Gempa politik terus mengguncang bumi Indonesia. Ketika gempa-gempa susulan masih terus terjadi di PDI Perjuangan, MK tiba-tiba jadi episentrum gempa baru.
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Tim Redaksi, M. Fathra Nazrul Islam
- Biaya Haji 2025 Turun, Prabowo Disebut Belum Puas
- Pemerintahan Prabowo Sudah Bangun 40 Ribu Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
- Aktivis Geruduk KPK, Minta Kasus Korupsi Jokowi dan Keluarganya Diusut
- Jumlah Anggota Koalisi Parpol di Pilpres Perlu Diatur Mencegah Dominasi
- Kehilangan Bulan
- MK Resmi Wajibkan Pendidikan Agama di Sekolah, Mendikdasmen Semringah