Samson Tolak Islah, PKPI Gagal Usung Calon di Pilkada

jpnn.com - JAKARTA – Gagalnya islah di internal Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia membuat sang ketua umum Hendropriyono kecewa berat.
Akibatnya, partai yang didirikan Edy Sudrajat dan Tru Soetrisno itu tak bisa mengusung calon dalam Pilkada 2017.
“Karena sampai sekarang, Jumat 23 September 2016, Kemenkumham tidak mengeluarkan SK kepengurusan PKPI. Sehingga tidak ada SK untuk mengusung atau mendukung pasangan calon dalam pilkada. Padahal, kita sudah maksimal mengusahakannya,” kata Hendropriyono di Jakarta, Jumat (23/9).
Dia menambahkan, islah sudah dimulai usai kongres luar biasa di Hotel Millenium pada 27 Agustus lalu.
Ketika itu, pihaknya sudah merangkul tokoh-tokoh senior. Pertemuan dengan Haris Sudarno dan Samuel Samson juga sudah digelar beberapa kali.
“Pertemuan difasilitasi para senior, juga difasilitasi Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly di Hotel Grand Melia. Namun, mereka (Haris Sudarno dan Samuel Samson) tidak ada niat baik, sehingga dialog tidak menghasilkan kebaikan bagi PKPI dan kebaikan bersama,” kata Hendropriyono.
Dalam pertemuan itu, Haris datang bersama Samson. Sedangkan Menkumham Yasonna Laoly didampingi Staf Ahli Menkumham Yosef A Nae Soi. Sementara itu, Hendropriyono didampingi Bambang Tri Soepandji.
Menurut Yosef, Hendropriyono sudah banyak mengalah karena menawarkan rekomendasi pilkada boleh ditandatangani oleh Haris Sudarno dan Samuel Samson.
JAKARTA – Gagalnya islah di internal Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia membuat sang ketua umum Hendropriyono kecewa berat. Akibatnya,
- PSI Adopsi Ide Partai Super Tbk Jokowi, Ini Kata Pakar soal Dampaknya
- Posisi Letkol Teddy di Seskab Langgar UU TNI, TB Hasanuddin: Harus Mundur dari Militer
- TB Hasanuddin Ungkap Beberapa Pasal Menarik Perhatian dalam DIM RUU TNI
- Kanang Desak Bersih-Bersih Total Sebelum Kolaborasi dengan Danantara
- Rustini Muhaimin Menggelar Bakti Sosial saat Bersafari Ramadan ke Gunungkidul
- Kata Said PDIP Soal Masa Jabatan Ketum Partai Digugat: Saya Kira MK Akan Hormati Kedaulatan Parpol