Samuel Tabuni Minta Pasukan TNI Ditarik dari Nduga
jpnn.com, JAKARTA - Tokoh asal Papua Samuel Tabuni mengritik keras pemerintah dan aparat penegak hukum yang menurutnya lamban menyikapi insiden aksi rasial terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya, Jawa Timur. Kelambanan itu yang menurut Samuel berujung fatal. Aksi rasial di Surabaya berujung pergolakan di tanah Papua.
Menurut Samuel, penegakan hukum terhadap para terduga pelaku rasial baru dilakukan setelah pergolakan terjadi di Pulau Papua.
"Kenapa proses pembiaran penegakan hukum tidak dilakukan secara baik dan benar. Khusus kemarin di Surabaya. Kami harus demo baru proses," ucap Samuel di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (30/8).
Samuel lantas menyoroti kebijakan pemerintah yang tidak tepat menangani permasalahan di Nduga, Papua. Sebab, pemerintah mengerahkan kekuatan militer menangani persoalan di Nduga.
BACA JUGA: Penjelasan Mantan Gubernur Papua soal Makna Bendera Bintang Kejora
Itu yang memunculkan bara kekecewaan masyarakat asal Papua. Samuel pun meminta Menko Polhukam Wiranto menarik kekuatan militer di Nduga, demi meredam kekecewaan rakyat.
"Terakhir saya minta ke Pak Menko (Wiranto, Red), bahwa pasukan di Nduga itu ditarik, karena masyarakat saya semua ada di luar," tegas dia.
Saat disinggung permintaan menarik pasukan, Wiranto menyanggupinya. Itu dilakukan ketika tidak ada lagi penyerangan oleh kelompok bersenjata ke prajurit TNI.
Samuel Tabuni menilai, pengerahan pasukan TNI menangani persoalan di Nduga, Papua, dinilai tidak tepat.
- Ketua MRP Papua Barat Daya: Jangan Golput, Pastikan Pesta Demokrasi Aman dan Lancar
- Program Sarapan Sehat Bergizi tak Hanya untuk Anak Didik, Tetapi juga Menyasar Para Guru
- Yohannis Manansang Berencana Bangun Rumah Sakit Internasional di Sentani
- Mantan Bupati Ini Ditangkap Polisi terkait Pencabulan Anak
- Jelang Natal & Tahun Baru, Senator Manaray Bersama Kemenhub Sepakat Awasi Harga Tiket ke Papua
- Dukung Penuh Pengamanan Pilkada di Puncak, Tim Asistensi Operasi Damai Cartenz 2024 Turun Gunung