Samuel Tabuni Minta Pasukan TNI Ditarik dari Nduga
jpnn.com, JAKARTA - Tokoh asal Papua Samuel Tabuni mengritik keras pemerintah dan aparat penegak hukum yang menurutnya lamban menyikapi insiden aksi rasial terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya, Jawa Timur. Kelambanan itu yang menurut Samuel berujung fatal. Aksi rasial di Surabaya berujung pergolakan di tanah Papua.
Menurut Samuel, penegakan hukum terhadap para terduga pelaku rasial baru dilakukan setelah pergolakan terjadi di Pulau Papua.
"Kenapa proses pembiaran penegakan hukum tidak dilakukan secara baik dan benar. Khusus kemarin di Surabaya. Kami harus demo baru proses," ucap Samuel di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (30/8).
Samuel lantas menyoroti kebijakan pemerintah yang tidak tepat menangani permasalahan di Nduga, Papua. Sebab, pemerintah mengerahkan kekuatan militer menangani persoalan di Nduga.
BACA JUGA: Penjelasan Mantan Gubernur Papua soal Makna Bendera Bintang Kejora
Itu yang memunculkan bara kekecewaan masyarakat asal Papua. Samuel pun meminta Menko Polhukam Wiranto menarik kekuatan militer di Nduga, demi meredam kekecewaan rakyat.
"Terakhir saya minta ke Pak Menko (Wiranto, Red), bahwa pasukan di Nduga itu ditarik, karena masyarakat saya semua ada di luar," tegas dia.
Saat disinggung permintaan menarik pasukan, Wiranto menyanggupinya. Itu dilakukan ketika tidak ada lagi penyerangan oleh kelompok bersenjata ke prajurit TNI.
Samuel Tabuni menilai, pengerahan pasukan TNI menangani persoalan di Nduga, Papua, dinilai tidak tepat.
- Kacau, Kantor Media di Papua Dilempar Molotov, Komnas HAM Ambil Sikap Begini
- TNI AD Mulai Siapkan Pasukan Untuk Ikuti India Republic Day
- Polisi yang Dibacok Dievakuasi ke Jayapura, Kombes Benny: Luka Korban Sangat Parah
- Akademisi Papua Apresiasi Pengungkapan Kasus Korupsi PON XX
- Kejati Papua Sita Uang Rp 3 Miliar Terkait Korupsi PON XX
- Penyuplai Amunisi Bagi KKB Tertangkap, Pelaku Berusia 80 Tahun