Sangar! Gubernur Ganjar Ogah Patuhi Peraturan Mendagri
Permendagri Dinilai Tidak Pro Pengusaha Kecil

jpnn.com - SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menolak Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian (PDH) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintah provinsi. Dirinya tetap akan menerapkan pemakaian seragam lurik setiap Selasa, dan seragam batik setiap Rabu-Jumat.
Untuk diketahui, dalam Permendagri itu disebutkan PNS diwajibkan mengenakan seragam Linmas pada hari Senin, Selasa-Rabu berbusana PDH warna khaki, Kamis baju putih, Jumat kain tenun, lurik, atau pakaian khas daerah masing-masing.
Bagin Ganjar, regulasi itu kurang pro kepada pengusaha kecil. Terutama perajin batik. ”Saya sudah mengirim surat kepada Pak Mendagri Tjahjo Kumolo. Pokoknya saya akan tetap memakai seragam batik dan siap menantang adu argumen,” tegasnya, Senin (8/2).
Menurut Ganjar, penggunaan PDH seperti yang ditentukan Permendagri justru menguntungkan industri tekstil yang sudah besar. Pihaknya akan bersikeras memihak rakyat kecil dengan membeli produk-produk batik milik UMKM. ”Sekarang ekonomi sedang sulit. Kita harus punya sikap untuk membantu mereka. Kalau diberlakukan seragam batik, para PNS pasti membelinya,” tuturnya.
Ganjar tidak takut dengan adanya isu bahwa Kepala Biro Kemendagri akan ”menyekolahkan” kepala daerah yang tidak taat dengan peraturan ini. Bahkan Ganjar mengaku bersedia menjadi pendaftar pertama ”sekolah”. Dia merasa, regulasi ini tanpa logika.
”Memangnya kalau pakai seragam ini, pelayanan pemerintah bisa lebih baik? Kalau sudah ada hasil survei dan penelitiannya, saya baru mengakuinya,” katanya.
Keberanian Ganjar ini agaknya sudah mendapat angin segar dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ketika mengantarkan Presiden ke Wonogiri, beberapa waktu lalu, Ganjar sudah ngobrol seputar masalah ini.
”Bahkan saya kaget. Kata Pak Jokowi, Permendagri ini hanya memperkaya industri besar aja. Terus beliau bilang kalau saya boleh tetap melanjutkan seragam batik. Meski masih secara lisan, saya merasa di-support,” pungkasnya. (amh/ric/ce1/dil/jpnn)
SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menolak Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pekanbaru Kota Bertuah Dipenuhi Sampah, ke Mana Pemerintah?
- Ratusan Guru PPG Gagal Mengikuti Seleksi PPPK, Pj Wali Kota Pariaman Beri Penjelasan Begini
- Ini Peran Strategis Mahasiswa dalam Kemajuan Kota Bogor
- Penyelamatan Sendi yang Terjebak di Kegelapan Kebun Sawit Siak, Dramatis
- Hasil Seleksi Administrasi PPPK Tahap II Batam, 322 Pelamar tak Lulus
- Mbak Ita & Suami Ditahan KPK, Balai Kota Semarang Sambut Pimpinan Baru