Sanksi Bukan Solusi Bagi Krisis Demokrasi

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Marty Natalegawa menyatakan bahwa seluruh pemangku kepentingan harus ikut terlibat dalam proses demokratisasi. Menurutnya, demokrasi tidak bisa dibangun dengan instan melalui jalan pintas.

Hal ini disampaikan Menlu Marty saat berbicara dalam Konferensi Tingkat Menteri Komunitas Demokrasi ke-7  (VII Community of Democracies) di Ulaanbataar, Mongolia, Senin (29/4). "Tidak ada jalan pintas menuju demokrasi. Demokrasi harus dipupuk dan perlu dibangun rasa memiliki dari semua pemangku kepentingan nasional terhadap proses demokratisasi tersebut," kata Marty seperti dikutip dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri RI, Selasa (30/4).

Marty menegaskan, negara-negara yang menghadapi tantangan di bidang demokrasi jangan sampai diisolasi atau dijatuhi sanksi. Sebaliknya, negara-negara itu justru harus dirangkul dengan pendekatan inklusif.

Menurut Marty, pendekatan inklusif terbukti mengubah secara nyata dinamika di kawasan Asia Pasifik untuk menciptakan transformasi politik menuju demokrasi. Ia optimis cara yang sama juga bisa diterapkan dalam proses demokratisasi di Myanmar.