Sanksi Kerja Sosial Diusulkan Masuk Revisi KUHP

JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM (Menhukham) Patrialis Akbar menganggap hukuman kerja sosial sudah waktunya menjadi bagian dari vonis pengadilan. Alasannya, karena hukuman berupa kerja sosial dinilai lebih bermanfaat bagi masyarakat dibanding hukuman penjara saja.

"Tidak mungkin semua persoalan bisa selesai di penjara, tapi dengan hukuman-hukuman sosial yang lebih mendidik dan manusiawi serta berdampak memberikan penyadaran kepada masyarakat kita sudah saatnya untuk dilakukan," kata Patrialis, di gedung DPR Senayan Jakarta, Kamis (7/10).

Patrialis menilai konsep hukuman yang bermuara ke penjara terlalu konvensional. Menurutnya, Indonesia sudah saatnya membuat konsep resolusi alternatif salah satunya penerapan kerja sosial dalam batas-batas tertentu.

"Ya, tentu tidak semua jenis pelanggaran bisa divonis dengan kerja sosial. Kalau tindak pidana berat, ya tidak boleh," kata politisi Partai PAN itu.