Sanksi No-Fly Zone Menanti Kadhafi

Jika sanksi itu nantinya memang diberlakukan, jet-jet tempur militer Libya dipastikan tak boleh terbang lagi dan menyerang sasaran-sasaran di wilayahnya. Tujuannya adalah menghindari pembantaian warga sipil. Kalau dilanggar, akan ada tindakan lebih lanjut terhadap rezim Kadhafi. Didukung resolusi DK PBB, negara-negara besar atau Barat (yang dimotori AS), melancarkan operasi di Iraq pada 1991-2001 dan Bosnia Herzegovina pada 1993-1995 karena adanya pelanggaran terhadap zona larangan terbang tersebut.

Inggris dan Prancis merupakan negara Barat yang saat ini paling agresif memaksakan zona larangan terbang kepada rezim Kadhafi. Kedua negara tersebut telah menyiapkan sebuah resolusi untuk menyerang Kadhafi dalam pertemuan DK PBB pekan ini. Hanya, aksi militer bersama di bawah paying DK PBB itu bisa saja ditentang Rusia dan Tiongkok. Dua anggota tetap DK PBB tersebut menolak aksi militer terhadap Libya.

AS, yang kemungkinan menanggung beban paling besar dalam operasi tersebut, sejauh ini menyatakan masih mengkaji aksi militer bersama. Sebelumnya, DK PBB secara aklamasi telah menyetujui sanksi atas rezim Kadhafi dan memerintahkan investigasi terkait dengan kejahatan terhadap kemanusiaan di Libya.

Menteri Luar Negeri Inggris William Hague mengakui bahwa penerapan zona larangan terbang atas Libya mungkin saja dilakukan. Kendati begitu, perlu landasan hukum yang jelas. ’’(Sanksi no-fly zone) itu merupakan hal yang realistis,’’ katanya di London kemarin. ’’Tetapi, penerapannya juga harus didukung dunia internasional maupun komunitas di kawasan (dunia Arab, Red),’’ lanjutnya.