Sanksi PDIP untuk Ganjar & FX Rudy Dinilai Cuma Strategi Meraih Simpati Publik
jpnn.com, SOLO - Pengamat politik dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Agus Riwanto menanggapi langkah PDI Perjuangan atau PDIP menjatuhkan sanksi terhadap Ganjar Pranowo dan FX Hadi Rudyatmo terkait calon presiden (capres).
Agus memandang hukuman yang diberikan PDIP kepada sejumlah kadernya itu memberikan dampak positif bagi partai maupun kader yang bersangkutan, yakni Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Ketua DPC PDIP Surakarta FX Rudy.
"Saya melihat ini upaya PDIP justru ingin membuat simpati publik kepada tokoh-tokoh PDIP yang diduga menyatakan diri mencalonkan presiden dan mendukung capres, yang menyatakan kesiapan capres kan Pak Ganjar, yang mendukung kan Pak Rudy," kata Agus di Solo, Kamis (27/10).
Kondisi itu dinilai Agus mirip-mirip situasi menjelang Pemilu 2004, di mana pada saat itu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memperoleh banyak simpati publik, karena perselisihan dengan Megawati Soekarnoputri.
"Saat itu SBY dapat simpati publik yang tinggi, rating SBY naik. Kira-kira PDIP ingin memainkan narasi itu. Jadi, itu untuk PDIP lagi," bebernya.
Agus juga menilai ada kesan bahwa PDIP ingin menegaskan diri sebagai partai yang sedang berkuasa, sehingga ketua umum yang seharusnya menyatakan siapa yang akan menjadi capres.
Dengan demikian, katanya, kalau ada orang yang berbicara sebelum ketua umum membuat keputusan, maka itu tidak elok dan harus diberi sanksi.
"Jadi, buat saya ini strategi politik yang dimainkan PDIP untuk meraih simpati publik, untuk PDIP sendiri dan menaikkan rating itu sendiri," ucapnya.
Pengamat politik Agus Riwanto menilai sanksi PDIP untuk Ganjar Pranowo dan FX Rudy bagian dari strategi meraih simpati publik. Dia teringat soal SBY.
- PKB Sentil PDIP soal PPN 12 Persen
- Perihal Kenaikan PPN 12 Persen, Pengamat: PDIP Harus Bertanggung Jawab
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Soal Kenaikan PPN 12 Persen, Wihadi Sebut PDIP Buang Muka