Sanksi PDIP untuk Ganjar & FX Rudy Dinilai Cuma Strategi Meraih Simpati Publik
Dengan strategi tersebut, kata Agus, PDIP berharap publik memberi ruang simpati kepada partai maupun kader. "Sekali lagi, ini positif bukan negatif," lanjutnya.
Agus berkata dengan memberikan sanksi itu kepada kader, partai sedang mempertimbangkan siapa tokoh yang akan dicalonkan sebagai capres. Terlebih PDIP punya dua figur yang menonjol, yakni Ganjar dan Puan Maharani.
"Mau Ganjar atau Puan, dua-duanya sama kuat. Kalau PDIP melihat animo publik berdasarkan survei, tampak Ganjar hasilnya lebih tinggi dibandingkan tokoh lain," ujar Agus.
Dalam penilaian Agus, sanksi yang diberikan kepada Ganjar Pranowo terkesan serius, tetapi juga tidak serius.
"Seriusnya sampai dipanggil ke Jakarta, tidak seriusnya cuma ada sanksi teguran. Ada nggak suratnya, secara hukum, kan, itu bukan sanksi. Itu sanksi moral namanya," kata Agus Riwanto.
Kalau bicara hukum, katanya, sanksi itu seharusnya tertulis dan dijelaskan sanksinya berupa apa, kapan dikeluarkan, siapa yang menandatangani, lalu dipublikasikan kepada masyarakat. "Kan, enggak juga," ujarnya.
Melihat kondisi saat ini, Agus berpendapat PDIP bakal mengedepankan bahwa posisi survei publik itu lebih menentukan daripada keinginan partai.
"Saya yakin partai ini (PDIP, red) akan realistis," kata Agus Riwanto. (antara/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Pengamat politik Agus Riwanto menilai sanksi PDIP untuk Ganjar Pranowo dan FX Rudy bagian dari strategi meraih simpati publik. Dia teringat soal SBY.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Debat Pamungkas, Andika Singgung 3,37 Juta Rakyat Miskin di Jateng
- Hasto PDIP Sebut Kedekatan Anies dengan Pram-Doel Akibat Demokrasi yang Dikebiri
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Megawati Dengar Ada Institusi Negara Tak Netral Pas Pilkada, Sampai Pakai Intimidasi
- 7 Hari Jelang Pencoblosan Pilkada, Hasto: Banyak Kandidat dari PDIP Berasal dari Rakyat
- Soal Putusan MK, PDIP Tak Akan Diam Jika ASN hingga TNI-Polri Melanggar Netralitas