Sanksi Pidana, Bila RS Tarik Uang Muka

JAKARTA - Hingga kini, belum ada tindakan dari pemerintah terkait laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) soal rumah sakit (RS) nakal. Sanksi dari Departemen Kesehatan (Depkes), diharapkan menjadi efek jera, sekaligus mendorong meningkatnya pelayanan masyarakat.

Ratna Kusumaningsih, peneliti korupsi kesehatan, menyatakan pihaknya masih menunggu aksi pemerintah tersebut. "Walaupun, saya dengar Gubernur DKI, Fauzi Bowo, sudah melakukan sidak ke beberapa rumah sakit," ungkapnya, Minggu (31/1).

Namun, dia tidak mengetahui pasti, apakah inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Foke, terkait dengan laporan ICW. Disinggung mengenai kemungkinan membawa kasus "RS nakal" dalam ranah hukum pidana, Ratna menyatakan, kemungkinan bisa memidanakan beberapa rumah sakit tersebut. "Terutama yang melakukan pelanggaran terkait uang muka," katanya.

Dijelaskan Ratna, dalam UU Nomor 36 Tahun 2009, pada pasal 32 ayat (1) disebutkan, dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu.