JPNN.com 
Sanksi Sosial Menanti Partai Pemilih Pilkada DPRD
Minggu, 28 September 2014 – 05:40 WIB
Sanksi Sosial Menanti Partai Pemilih Pilkada DPRD
Segala jenis korupsi seperti political corruption, grand corruption, democration corruption, dan constitution corruption bakal terjadi dalam pilkada tak langsung. "Yang jahat-jahat semua ada di situ. Gak sebanding lah dengan praktik korupsi yang terjadi jika pilkada dilakukan secara langsung," jelasnya. (idr/gun/c11/kim)
JAKARTA – Pengesahan Undang-Undang (UU) Pilkada terus mendapat perlawanan. Selain menggugat dengan mengajukan judicial review atau uji materi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Jaksa KPK Ungkap Selain Mbak Ita, Iswar Aminuddin Dapat Jatah
- Konon, ASN yang Mau Pindah ke IKN Bakal Terima Tunjangan Khusus
- Heikal Safar Puji Komitmen Mendiang Paus Fransiskus Terhadap Perdamaian Dunia
- Seluruh Pekerja yang Terlibat Dalam MBG Dapat Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
- Rakernas IKA SKMA Bahas Rekomendasi Dukung Swasembada Pangan & Pengelolaan SDA Berkelanjutan
- Tes PPPK Tahap 2 Dimulai, 863.993 Honorer Bersaing Ketat, Cek Kuotanya
