Santri, Ulama, dan Kepemimpinan Nasional

Upaya untuk melakukan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan, utamanya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, pemanfaatan sumber kekayaan alam untuk kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan daya saing bangsa di panggung internasional, jauh lebih berat dari sekedar merebut kemerdekaan.

Untuk itu dibutuhkan kepemimpinan nasional yang kuat, visioner, patriotik, serta berlandaskan visi keagamaan dan kebangsaan yang baik.

Spirit yang dimiliki dan praktik kebangsaan yang dilakukan oleh kaum santri dan ulama pada masa lalu sejatinya tetap kompatibel dan relevan untuk merespons persoalan kebangsaan dan kenegaraan hari ini.

Sistem politik Indonesia modern memungkinkan para santri dan kaum ulama untuk berperan aktif dalam masalah-masalah kebangsaan. Sistem politik modern menyediakan dua kanal bagi warga negaranya untuk berpartisipasi, yakni infrastruktur politik dan suprastruktur politik.

Berbeda dengan suprastruktur politik yang bersifat formal karena mencakupi unsur Trias Politika bernegara, infrastruktur politik bersifat lebih cair dan terbuka.

Infrastruktur politik yang termanifestasikan dalam bentuk organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, partai politik, hingga media massa, dapat menjadi wadah perjuangan yang inklusif bagi para santri dan ulama untuk menyalurkan ide-ide dan pemikiran mereka.

Hal ini bisa dilihat jelas dari keberadaan ormas Islam seperti NU dan berbagai partai politik Islam lainnya yang aktif berdakwah melalui jalur sosial budaya dan politik.

Dalam konteks infrastruktur politik, eksistensi, kontribusi, serta kiprah kaum religius seperti santri dan ulama bisa dikatakan mengakar dengan kuat, khususnya di era pasca reformasi dan keterbukaan publik saat ini.