Saran Fahri Hamzah untuk KPU demi Perbaiki Debat Capres
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak perlu menggubris apakah panelis debat kontestan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 netral atau partisan. Menurutnya, yang terpenting adalah debat bisa menarik.
Fahri mengatakan, panelis debat tidak akan mengorbankan reputasi dengan berpihak apada salah satu kubu pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). ”Saya termasuk yang setuju saja panelis partisan,” kata Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/1).
Menurut Fahri, sebaiknya KPU tidak mengulangi format debat perdana. Caranya dengan memberikan kesempatan untuk lebih banyak berdebat dan berdialog.
“Daripada waktunya diaturseperti cerdas tangkas yang kemarin (debat perdana, red), saya kira itu tidak bagus,” ungkap politikus asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.
Selain itu, Fahri juga mengharapkan debat kontestan pilpres tanpa jeda iklan. Menurutnya, hal itu demi memberikan kepuasan bagi masyarakat untuk melihat perdebatan yang cukup panjang.
“Jadi 90 menit tidak usah ada potongan. Tarung saja langsung supaya dialognya tuntas. Saya kira tidak ada percakapan yang tidak bisa diselesaikan dalam 90 menit,” ungkap Fahri.
Fahri menambahkan, debat harusnya mengedepankan konsep dan dan gagasan besar. “Jadi, siapa yang hanya memiliki ide kecil atau siapa yang tidak punya pengetahuan, itu akan kelihatan semua,” katanya.
Karena itu Fahri meminta KBU memperbaiki format debat tanpa jeda iklan ataupun membatasi kandidat menyampaikan uraian.”Jadi sistem debatnya yang lebih penting. Kalau orangnya (moderator atau panelis) berpihak reputasi dan kredibilitasnya bisa hancur,” ungkap Fahri.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyarankan KPU agar tak terlalu menggubris apakah panelis debat partisan atau independen.
- KPU: Tingkat Partisipasi Pemilih di Pilgub Gorontalo Capai 79 Persen
- Pemerintah Gelontorkan Duit Rp 19 Triliun untuk Renovasi Sekolah dan Ponpes
- Fahri Hamzah Sebut Pembangunan Rusun Solusi untuk Mengubah Kawasan Kumuh jadi Modern
- Saat Hakim MK Cecar KPU-Bawaslu terkait Tuduhan Tanda Tangan Palsu di Pilgub Sulsel
- Tutup Mata atas Aduan Ribka Tjiptaning, Sejumlah Komisioner KPU Jabar Diperingatkan DKPP
- Diperiksa, eks Ketua KPU Sebut Penyidik KPK Tanyakan Hal yang Sama Seperti 5 Tahun Lalu