JPNN.com 
Saran Fahri Hamzah untuk Pak Jokowi Terkait RKUHP
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyarankan Presiden Jokowi menggelar rapat konsultasi dengan pimpinan DPR sebelum RKUHP disahkan menjadi UU. Usul itu disampaikannya menanggapi permintaan Jokowi agar pengesahan RKUHP ditunda.
"Karena itu saya mengusulkan presiden agar mengadakan rapat konsultasi dengan pimpinan DPR pada hari Senin sebelum hari Selasa disahkan menjadi undang-undang," kata Fahri saat dihubungi wartawan, Jumat (20/9).
Dia menjelaskan seluruh menteri datang ke DPR membawa surat presiden dengan mindset bahwa Jokowi menginginkan adanya penyederhanaan undang-undang.
Menurut dia, dengan berlakunya KUHP baru maka seluruh UU yang pernah diproduksi yang menyebabkan begitu banyak sumber hukum di negara Indonesia itu memang akan didorong untuk mengikuti pasal dalam UU KUHP.
"Jadi mazhab yang diusulkan oleh presiden dengan mengatakan bahwa harus disederhanakan undang-undangnya itu adalah mazhab modifikasi undang-undang, itu yang kami mengerti. Mungkin presiden belum mendapatkan penjelasan yang komplet," paparnya. (boy/jpnn)
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyarankan Presiden Jokowi menggelar rapat konsultasi dengan pimpinan DPR sebelum RKUHP disahkan menjadi UU.
Redaktur & Reporter : Boy
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Perdana di Era Prabowo, Pameran Lukisan Tunggal Seniman Kawakan Ini Diberedel
.jpeg)
