Saran Filep Wamafma agar Otsus Papua Lebih Efektif Menjawab Aspirasi Masyarakat
jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPD RI Terpilih dari Provinsi Papua Barat, Filep Wamafma mengatakan evaluasi terhadap pelaksanaan otonomi khusus (Otsus) Papua sangat diperlukan agar lebih efektif untuk menjawab aspirasi masyarakat.
“Evaluasi Otsus Papua diperlukan karena sejak berlaku 2001 ternyata belum efektif mewujudkan aspirasi masyarakat Papua,” kata Filep Wamafma di Jakarta, belum lama ini.
Filep berharap pemerintah segera menerbitkan peraturan pelaksana UU Otsus. Di antaranya mengenai keberadaan partai politik lokal di Papua. Selain itu, perlu mengatur seluruh instansi dalam bersinergi dalam mewujudkan berbagai program seperti program bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi sehingga tujuan otsus Papua dapat segera tercapai.
“Isu ini yang akan menjadi perhatian saya ketika resmi dilantik menjadi anggota DPD RI,” kata Filep yang juga Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari ini.
BACA JUGA: Mervin: Pemerintah Harus Gencar Membangun Daerah yang Terisolasi
Sebelumnya, Anggota DPD RI dari Provinsi Papua Barat Mervin Sadipun Komber mengingatkan pemerintah untuk semakin gencar membangun daerah yang masih terisolasi. Di antaranya membangun jalan sehingga dapat memudahkan akses masyarakat sekaligus dapat menghubungkan kampung dengan kampung sekaligus antarprovinsi.
“Melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi, termasuk pembangunan jalan maka dampaknya dapat meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat di daerah,” kata Mervin.
Anggota DPD RI Terpilih dari Provinsi Papua Barat, Filep Wamafma mengatakan evaluasi terhadap pelaksanaan otonomi khusus (Otsus) Papua sangat diperlukan agar lebih efektif untuk menjawab aspirasi masyarakat.
- Sultan Mendukung Pemerintah untuk Membentuk Holding UMKM
- Prabowo Sebut Pilkada Mahal, Sultan: Sistem Politik Kita Perlu Disempurnakan
- Hasil Temuan DPD RI, Yorrys Raweyai: PSN Tangerang Perlu Didukung
- Sultan Dorong Pemda Lakukan Inovasi Kebijakan Pengurangan Angka ICOR Sektor Pangan di Daerah
- Komite IV DPD RI Dorong Mendag Mendukung Integrasi Perdagangan Antarpulau Melalui Platform Digital Nasional
- Yulianus Henock Minta Menteri PKP Prioritaskan Pemenuhan Perumahan Masyarakat Adat di IKN