Saran Gus Sholah agar Demo Rusuh Tak Berkepanjangan
jpnn.com, JAKARTA - Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang KH Salahuddin Wahid merespons aksi unjuk rasa di depan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang berbuntut rusuh. Ulama yang kondang dengan panggilan Gus Sholah itu mengaku prihatin dan menganggap aksi demonstrasi yang rusuh justru mencederai pesta demokrasi.
“Demo, saya dengar terjadi sampai Petamburan. Saya tidak tahu apakah di luar Jakarta ada. Kami prihatin dengan suasana itu,” kata Gus Sholah sebagaimana diberitakan JawaPos.com, Rabu (22/5).
Mantan wakil ketua Komnas HAM itu juga menyinggung aktor intelektual di balik rusuh jelang 22 Mei. Namun, Gus Sholah mengharapkan rusuh tak berlanjut.
“Karena tidak tahu siapa yang menggerakkan demo. Kita berharap tidak timbul korban lebih banyak lagi. Mudah-mudahan tidak ada banyak korban,” katanya. Baca juga: Jelang Aksi 22 Mei Sudah Rusuh, Catatan Gubernur Anies: Ada 6 Korban Jiwa
Adik kandung Almarhum KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu juga mengharapkan para cendekiawan memberikan saran dan bergerak cepat dalam mengatasi demo anarkistis ini. Gus Sholah meyakini kalangan intelektual di kampus, pesantren dan lembaga penelitian bisa berkontribusi dalam menyelesaikan kisruh pasca-pelaksanaan Pemilu 2019.
“Kan banyak orang pandai di Indonesia, di kampus, dan lain-lain. Mungkin mereka bisa menjadi penengah. Tidak perlu banyak, mungkin sepuluh atau belasan orang cukup. Masalah ini harus ada yang menengahi,” ungkapnya.
Gus Sholah juga mengimbau pemerintah dan aparat keamanan mengutamakan pendekatan profesional. Meski demikian putra KH Wahid Hasyim itu meminta aparat keamanan terus waspada.
Baca juga: Jelang 22 Mei Sudah Rusuh, Dahnil Jubir BPN Prabowo Salahkan Provokator
Gus Sholah mengaku prihatin dengan aksi unjuk rasa di depan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang berbuntut rusuh.
- Ronny Bicara Putusan MK, Anggota TNI & Polri Kena Pidana Kalau Tak Netral
- Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba Dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Soal Putusan MK, PDIP Tak Akan Diam Jika ASN hingga TNI-Polri Melanggar Netralitas
- Putusan MK jadi Kekuatan Bawaslu Awasi ASN, TNI, Polri, hingga Kades yang Tak Netral
- Polri Harus Siap Amankan Pertarungan 87 Pasangan Calon Kada di NTT