Saran Kader Partai Demokrat di DPR soal Nasib RUU HIP
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Bambang Purwanto menyatakan, seharusnya Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) tidak hanya ditunda pembahasannya.
Legislator Partai Demokrat (PD) itu menegaskan, RUU yang memicu kontroversi itu harus dicabut dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020.
"Dinamika di masyarakat merespons RUU ini seharusnya menggugah nurani teman-teman di DPR dan pemerintah untuk segera menangkap aspirasi tersebut agar tidak terjadi chaos, dengan segera mengeluarkannya dari prolegnas. Bukan sekadar ditunda," ucap Bambang kepada jpnn.com, Kamis (2/7).
Wakil rakyat asal Kalimantan Tengah itu menambahkan, DPR RI dan pemerintah sebagai pemegang mandat dari rakyat hendaknya menyadari tuntutan masyarakat yang meminta RUU HIP dicoret dari prolegnas.
Bambang menambahkan, Fraksi PD DPR dalam rapat evaluasi Prolegnas 2020 di Baleg DPR pada Selasa lalu (30/6) sudah meminta RUU HIP dicoret. Namun, katanya, Baleg tak menghiraukan permintaan FPD.
Menurut Bambang, DPR seharusnya menyadari bahwa rakyat sebagai pemilik mandat sudah meminta RUU HIP dicabut. “Tentu bisa dilakukan dengan cara pengusul menarik usulannya, selesai sudah," tegasnya.(fat/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Anggota DPR dari Partai Demokrat (PD) Bambang Purwanto menyatakan, dinamika di masyarakat dalam merespons RUU HIP seharusnya menggugah nurani para wakil rakyat.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Hinca Demokrat: Kami Mendengar, Kasus Tom Lembong Sarat Balas Dendam Politik
- Peringati HKN 2024, Ibas Ajak Masyarakat Dukung dan Kawal Reformasi Kesehatan
- Eks Klien Curhat soal Survei Poltracking: Saya Rugi Besar, Data Ngaco Semua
- Kementrans Bakal Revitalisasi Kawasan Transmigrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi 8%
- Status Tersangka Denny Indrayana di Kasus Payment Gateway Harus segera Dieksekusi
- Demokrat Minta Auditor BPK Diusut Terkait Jual Beli Opini WTP