Saran Misbakhun untuk Menkeu & BI soal Skema Burden Sharing 2021

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah dan Bank Indonesia (BI) membahas penerapan burden sharing (berbagi beban) untuk 2021 lebih awal.

Menurut Misbakhun, jika burden sharing untuk tahun depan diputuskan secara mendadak, kepercayaan pasar akan terganggu.

"Pada situasi saat ini yang paling penting adalah sebuah policy (kebijakan) yang konsisten kemudian memberikan confident (percaya diri, red),” katanya saat rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur BI Perry Warjiyo, OJK dan BPS secara daring, Rabu (2/9).

Oleh karena itu jika konsep berbagi beban untuk menambal defisit APBN itu dilanjutkan pada tahun depan, Misbakhun meminta pemerintah dan BI menyepakatinya sejak awal.

“Kalau policy itu diambil mendadak kemudian sinyal kepada masyarakatnya bersifat mendadak, ini akan menimbulkan risiko terhadap confidence di market,” sambungnya.

Alumnus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) itu juga menyarankan agar konsep burden sharing mendatang menonjolkan kebijakan moneter. Menurut Misbakhun, saat ini kebijakan fiskal yang digulirkan menteri keuangan untuk burden sharing lebih menonjol ketimbang instrumen moneter yang menjadi kewenangan BI.

“Instrumen kebijakan saat ini yang digunakan untuk mengatasi pembiayaan lebih heavy pada kebijakan fiskal. Harus lebih dioptimalkan kebijakan moneter sebagai instrumen mengatasi kondisi ekonomi yang sedang berat saat ini,” cetusnya.

Mantan pegawati Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan itu juga menyoroti biaya utang yang dikeluarkan pemerintah. Di sisi lain, Misbakhun meragukan kemampuan pemerintah mencapai target penerimaan negara dari perpajakan.