Saran PBB Terkait Wacana Revisi UU ITE yang Dikemukakan Presiden Jokowi
jpnn.com, JAKARTA - Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor menyambut positif wacana revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang sebelumnya dikemukakan Presiden Jokowi.
Afriansyah menyambut positif karena merasa masih terdapat sejumlah pasal karet yang perlu dibersihkan dari undang-undang dimaksud.
“Tujuan awal pembuatan UU ITE itu untuk memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara di bidang informasi teknologi,” ujar Afriansyah dalam keterangannya, Rabu (17/2).
Ia kemudian merujuk beberapa pasal dalam UU ITE yang terkesan sebagai pasal karet.
“Misalnya pasal 27 dan pasal 28 tentang pencemaran nama baik, inikan pasal karet,” ucapnya.
Alasan lain, Afriansyah juga menyebut substansi aturan-aturan yang tercantum dalam UU ITE sebenarnya juga sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Dua hal inilah yang mendasari keyakinan Afriansyah DPR bakal merespons cepat wacana revisi UU ITE. Apalagi yang mengusulkan adalah pemerintah.
“PBB tentu senang pemerintah menginisiasi perubahan UU ITE. Biasanya, kalau pemerintah yang mengusulkan, birokrasi pelaksanaannya lebih mudah, tidak berbelit,” katanya.
Begini saran PBB terkait wacana revisi UU ITE yang dikemukakan Presiden Jokowi baru-baru ini.
- Menko Airlangga Dampingi Presiden Prabowo Temui Sekjen PBB, Ini yang Dibahas
- Bertemu Sekjen PBB, Prabowo Tegaskan RI Dukung Penguatan Pasukan Perdamaian di Palestina
- Prabowo: Indonesia Dukung Energi Terbarukan & Pengurangan Emisi Karbon
- Prabowo Bertemu Sekjen PBB di Brasil, Ini yang Dibahas
- Mengenal Jaringan Internasional Rantastia Nur Alangan, Oh Ternyata
- Rantastia Nur Alangan Ungkap Dukungan Dr. Ram Krishna untuk UIPM