Saran Politikus PKS Terkait Dualisme Peran Bulog
jpnn.com, KARAWANG - Anggota Komisi VI DPR, Hj Nevi Zuairina mengingatkan saat ini Bulog menjadi Perusahaan di bawah kementerian BUMN masih menjalankan tugas baik mencari keuntungan maupun mengelola PSO untuk stabilisasi pangan.
"Dari aturan yang memayungi hukum keberadaan BULOG, terlihat sekali bulog ini menjalankan dualisme pekerjaan yang terkadang akan menemui konflik tujuan,” kata Nevi, Kamis (28/1).
Menurut Nevi, di sisi lain Bulog harus Profitable, karena sebagai perusahaan, namun di sisi lain, Bulog harus menjadi lembaga penyangga pangan atau stabilisasi pangan nasional.
“Keadaan ini sudah berlangsung lima tahun dan ternyata Bulog menjadi lembaga yang serba-dilema,” tutur Nevi.
Menurut Nevi, untuk saat ini, sebagai perusahaan, semestinya sudah ada RNI sebagai holding pangan yang dapat fokus menjadi prusahaan negara yang bertanggung jawab terhadap ketersediaan pangan cukup dan layak untuk di konsumsi memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Oleh karena itu, Bulog semestinya dapat dikembalikan fungsinya seperti semula menjadi lembaga stabilisasi pangan di bawah presiden. Sehingga Bulog menjadi lembaga yang kuat dan mampu menjalankan tugasnya secara fokus tidak memikirkan mencari untung untuk di sumbangkan kepada negara.
Politikus PKS ini meyakini, bahwa ketika Bulog menjadi lembaga di bawah presiden, bukan lagi di bawah BUMN, maka pola koordinasi yang dilakukan oleh Perum Bulog dengan Kementerian teknis terkait untuk memastikan bahwa ketersediaan bahan pangan akan lebih efektif.
Suasana Egaliter pada lembaga-lembaga yang memastikan pangan cukup akan semakin baik. Sehingga tujuan utama negara kita akan pangan yakni mencukupi kebutuhan dalam negeri dengan merata dan berkualitas dapat terpenuhi. Sehingga kejadian impor pangan yang selama ini marak tiap tahun dapat ditekan secara drastis.
Bulog sebagai perusahaan harus Profitable, tetapi Bulog harus menjadi lembaga penyangga pangan atau stabilisasi pangan nasional.
- Usut Tuntas Kasus Penembakan Polisi di Solok Selatan: Menunggu Implementasi Revolusi Mental Polri
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?