Saran Politikus PKS untuk Aparat Keamanan di Papua
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi PKS Muhammad Nasir Djamil berharap, kerusuhan di Manokwari, Papua Barat, tidak dipandang sebelah mata. Dia meminta, akar masalah terjadinya kerusuhan di Manokwari, ditelusuri dengan cermat.
"Kerusuhan di Manokwari menunjukkan bahwa bara api masih membara di Bumi Cendrawasih. Karena itu, jangan dianggap remeh sekecil apa pun peristiwa sosial dan hukum yang terkait dengan masyarakat Papua," ucap Nasir dalam pesan singkatnya, Senin (19/8).
Politikus PKS itu juga berharap, pemegang kepentingan mengedepankan solusi kultural untuk menyelesaikan kerusuhan Manokwari. Jangan sampai, pengusutan kasus di Manokwari, justru membuat kerusuhan semakin melebar.
"Masih ada jarak antara orang Papua yang di perantauan dengan masyarakat lokal. Sebab itu butuh pendekatan kultural saat menghadapi situasi di Papua,"
"Kepada Polri diharapkan bisa memilih dan memilah aktor sehingga tidak menimbulkan kerusuhan sosial di tempat lain," pungkas dia.
BACA JUGA: Gedung DPRD Papua Barat Dibakar Massa
Sebelumnya, sejumlah jalan utama di Manokwari, Papua Barat, Senin (19/8) ditutup massa dengan membakar ban. Aksi ini membuat arus transportasi lumpuh.
Laporan dari lokasi, aksi ini dipicu kemarahan masyarakat Papua sebagai buntut dari peristiwa yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur serta Semarang Jawa Tengah beberapa hari lalu.
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Muhammad Nasir Djamil berharap, kerusuhan di Manokwari, Papua Barat, tidak dipandang sebelah mata
- Stasiun Kebasen Beroperasional Lagi untuk Angkutan Penumpang, Yanuar Arif: Alhamdulillah, Sejarah Terukir
- Arus Mudik Nataru, KM Labobar Angkut 20 Ribu Penumpang di Papua
- Tolak Program PSN Baru, Senator Paul Finsen Mayor Minta Presiden Tinjau Ulang
- Prabowo Usul Pengampunan Koruptor, Nasir Djamil Singgung Inisiatif Menteri
- Layanan Inklusif Taspen Menjangkau Peserta hingga Wilayah Terluar
- PKS Dukung Usul Prabowo Soal Kepala Daerah Dipilih Oleh DPRD, Ini Alasannya