Saran Refly Harun, Presiden Jokowi Jangan Langsung Mencopot Jabatan Moeldoko

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menjadi aktor penting dalam kisruh Partai Demokrat, terlebih setelah ditetapkan sebagai ketua umum versi kongres luar biasa (KLB) PD.

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun memberikan pandangannya terkait konflik di tubuh Partai Demokrat.

Refly mengatakan, Presiden Jokowi harus memberikan penegasan dan penjelasan bahwa Istana sama sekali tidak terlibat terkait kisruh yang terjadi di Partai Demokrat.

"Caranya adalah dengan memerintahkan Moeldoko untuk melepaskan dirinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan tetap di Kepala Staf Presiden sebagai pembantu Presiden," kata dia dalam diskusi via zoom, Kamis.

Namun, jika Moeldoko tetap bersikeras ingin menduduki kursi Ketua Umum Partai Demokrat, maka Presiden harus memberhentikan atau mengganti posisinya sebagai KSP.

Dari kaca mata hukum, Refly berpandangan posisi KSP memang boleh saja rangkap jabatan seperti halnya yang terjadi pada sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Namun, dalam konteks saat ini masalahnya bukan perkara rangkap jabatan melainkan lebih kepada kepastian keterlibatan istana atau tidak.

Oleh sebab itu, pihak istana perlu memberikan penjelasan dan pembuktian jika memang sama sekali tidak terlibat terkait kisruh di tubuh Demokrat.