Sarana Lengkap Tak Otomatis Siswa Pintar
Senin, 26 April 2010 – 21:37 WIB
JAKARTA – Meski pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun 2010 sempat mendapat penolakan, Kementrian Pendidikan Nasional tetap akan memberlakukan UN pada tahun depan. Alasan Menteri Pendidikan Nasional, Moh Nuh karena hingga saat ini tidak ada perintah pemberhentian ataupun pelarangan UN.
”Sampai dengan sampai saat ini pemerintah tetap akan melakukan kegiatan ujian secara nasional ini karena memang tidak ada perintah harus diberhentikan atau harus dilarang,” kata Muh Nuh usai menghadiri rapat kerja dengan gabungan Komisi di Gedung DPR, Jakarta, Senin (26/4).
Muh Nuh pun berjanji akan terus melakukan penyempurnaan UN baik dari sisi pelaksanaannya maupun dari peningkatan kualitasnya. ”Yang terpenting akan terus disempurnakan baik dari sisi pelaksanannya maupun peningkatan kualitasnya.” katanya. Terkait dengan banyaknya siswa di Kawasan Timur Indonesia yang tidak lulus karena standar UN disamakan dengan Kawasan Barat yang sarana prasarananya berbeda, Nuh mengatakan pemberlakukan standar itu juga tetap akan dilakukan.
”Kalau kalau standarnya itu dibedakan antara timur dan barat, itu diskriminasi,” tukasnya. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika itu beralasan bahwa tidak ada jaminan bahwa siswa yang mengecap pendidikan di sekolah yang sarana dan prasarananya bagus otomatis siswanya pintar. Sehingga, katanya, tak ada relevansinya mebedakan standar kelulusan UN Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Indonesia Barat.
JAKARTA – Meski pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun 2010 sempat mendapat penolakan, Kementrian Pendidikan Nasional tetap akan memberlakukan
BERITA TERKAIT
- Syarat Kenaikan Gaji Guru ASN & Honorer, Simak Pernyataan Presiden Prabowo Ini
- Dorong Pengembangan Talenta Digital, Indosat Gelar Seminar di Unsri
- MWA Tetapkan Prof Tatacipta Dirgantara sebagai Rektor ITB Terpilih
- Pupuk Kaltim Dorong Generasi Muda Berikan Solusi Inovatif untuk Ketahanan Pangan
- Inilah Kebijakan Terbaru terkait Guru PPPK, Tinggal Menunggu Surat Resmi
- Bandingkan Sikap Prabowo dan Gibran soal PPDB Zonasi