Sarana Prasarana Kampus di Luar Jawa Jadi PR Pemerintah
jpnn.com, JAKARTA - Jangan disamakan perkembangan antara perguruan tinggi di Pulau Jawa dan Perguruan Tinggi di luar Jawa, seperti Kalimantan yang dekat dengan perbatasan. Masih minimnya sarana dan prasarana kampus, misalnya laboratorium komputer dan penelitian yang sangat kurang, begitu juga dengan dosennya yang juga masih kurang
“Ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah pusat untuk turun langsung ke daerah-daerah seperti ini,” kata anggota Tim Kunspek Panja Standar Nasional Pendidikan Tinggi Komisi X DPR Asdy Narang dalam kunjungan kerja di Kantor Senat Universitas Tanjungpura Pontianak Jumat (29/9).
Menurut politikus PDI Perjuangan ini, standar nasional pendidikan ini sangat berkaitan dengan anggaran.
“Jika anggaran tidak ada, bagaimana mungkin bisa mencapai standar nasional. Bagaimana juga bisa membangun Universitas yang bagus yang mampu bersaing dengan negara tetangga. Itu yang penting,” tukasnya.
Asdy mengatakan selama dua periode di Komisi X DPR sebenarnya yang ditemukan permasalahannya itu itu saja. Meski demikian pihaknya akan terus berjuang demi pendidikan bangsa Indonesia yang lebih bagus lagi.
Politisi dari dapil Kalimantan Tengah ini menjelaskan Pak Jokowi memiliki prinsip membangun dari daerah perbatasan dan pinggiran Indonesia. Seharusnya Kemenristekdikti juga harus turun ke daerah terluar, terdepan dan tertinggal (3T) ini agar mendapat temuan yang jelas yang ada di lapangan. Beberapa temuan tersebut, kata Asdy akan dibawa dan dirapatkan segera dengan Kemenristekdikti.
Dalam pertemuan tersebut turut hadir, Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Kepala Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta XI (Kopertis), Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Barat dan perwakilan mahasiswa dari Politeknik Negeri Sambas.(adv/jpnn)
Sarana dan prasarana perguruan tinggi di Pulau Jawa dan Perguruan Tinggi di luar Jawa seperti Kalimantan tidak sama
Redaktur & Reporter : Friederich
- Said Abdullah PDIP Mendukung Pelaksanaan APBN 2025 untuk Rakyat
- Darurat Penyelamatan Polri: Respons Terhadap Urgensi Pengembalian Reputasi Negara Akibat Kasus Pemerasan DWP 2024
- Legislator PKS Desak Kejagung & BPK Sita Duit Judi Online Rp 187,2 Triliun di Lembaga Keuangan
- Kenaikan PPN 12 Persen, Marwan Cik Asan Mendukung karena Ada Perlindungan bagi Masyarakat Bawah
- Konflik Pulau Rempang, Mafirion DPR: BP Batam Jangan Lepas Tangan, PT. MEG Tak Punya Hak Berpatroli
- Menolak Lupa!: Pentingnya Pilkada Langsung Dalam Kehidupan Demokrasi Bangsa Indonesia